Page 239 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 NOVEMBER 2020

Berikut adalah fakta UU Cipta Kerja Ditekan Jokowi yang dirangkum Okezone, Senin (9/11/2020):

1. Soal Upah Pekerja

Adapun UU Ciptaker terdiri dari 1.187 halaman. Mengutip UU Ciptaker tersebut yang menyangkut
Ketenagakerjaan ada di bab IV pada halaman 533. Isinya mengenai hak cuti, upah pekerja serta
perjanjian kontrak.

Dalam rangka penguatan perlindungan kepada tenaga kerjadan meningkatkan peran dan
kesejahteraan pekerja/buruh dalam mendukung ekosistem investasi, Undang-Undang
inimengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur
dalam seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan (Lembaran
Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran NegaraRepublik
Indonesia Nomor a279).

Lalu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran
Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan LembaranNegara Republik
Indonesia Nomor aa56l Undang-Undang Nomor 24 Tahun 20 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256).

Sementara itu, untuk aturan penetapan upah ini ada pada pasal 84. Adapun pengusaha ini akan
menghitung kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada upah minimum, skala upah,
upah kerja lembur. Dan upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena
alasan tertentu.

"Ini, sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak
bagikemanusiaan," tulisnya.

2. Pengusaha Pastikan Iklim Usaha Makin Kondusif Kamar Dagang dan Industri (Kadin)
menyambut baik langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Undang-Undang (UU) Cipta
Kerja (Diteken Jokowi, Begini Aturan PHK dalam UU Cipta Kerja). UU Nomor 11 Tahun 2020
tersebut ditandatangani Jokowi pada 2 November 2020.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani
mengatakan iklim usaha akan lebih kondusif.

"Reformasi struktural sudah sangat dibutuhkan untuk penciptaan iklim usaha yang kondusif
terutama dalam kondisi pandemi saat ini," ujar Shinta.

3. Kondisi Investasi Lancar

Menurut Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja
Kamdani yang terpenting adalah peraturan turunan pada UU Ciptaker bisa segera
diimplementasikan. Agar kondisi investasi dan usaha berjalan lancar. "Kami menyambut baik
bahwa akhirnya presiden telah menandatangani UU Ciptaker. Sekarang yang penting adalah
peraturan turunan nya agar segera bisa di implementasikan," jelasnya.

4. Bisa Luruskan Hal yang Tidak Lurus

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan
Undang-Undang Cipta Kerja akan membantu pemerintah meluruskan hal-hal yang tidak lurus.
Hal ini disampaikan Luhut saat menjawab pertanyaan awak media tentang penyelesaian
distribusi lahan perhutanan sosial hingga percepatan distribusi melalui UU Cipta Kerja.

"Undang-undang (UU) Cipta Kerja itu akan banyak sekali. Dan saya pikir membantu kita untuk
meluruskan hal-hal yang tidak lurus," ujar Luhut usai rapat terbatas.
238