Page 255 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 NOVEMBER 2020

Aksi demonstrasi rencananya dimulai sekitar pukul 10.30 WIB. Said Iqbal memperkirakan ada
seribu orang buruh yang akan bergabung dalam aksi kali ini.
KSPI tidak sendirian turun ke jalan. Mereka akan bergabung dengan massa dari Konfederasi
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang dipimpin Andi Gani Nena Wea.

Aksi unjuk rasa ini merupakan lanjutan dari aksi mereka pada Senin (2/11/2020), di sekitar
Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat.

Saat itu, KSPI dan KSPSI menyampaikan pernyataan sikap kepada Mahkamah Konstistusi (MK)
sebagai pengingat akan tuntutan buruh.

Malam harinya, Presiden Jokowi menandatangani UU Cipta Kerja. Perwakilan dua serikat buruh
itu langsung mengajukan permohonan judicial review pada Selasa (3/11/2020).

Pemerintah sebelumnya menyampaikan membuka ruang seluas-luasnya kepada masyarakat
untuk memberikan masukan dan usulan dalam penyusunan peraturan turunan dari Undang-
Undang Cipta Kerja.

"Supaya dapat menampung seluruh aspirasi masyarakat dan agar sejalan dengan tujuan
pembentukan UU Cipta Kerja," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga
Hartarto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (8/11/2020), dikutip dari Antara.

Menurut dia, Kemenko Perekonomian menyediakan wadah melalui portal resmi UU Cipta Kerja
yang dapat diakses masyarakat dalam jaringan melalui laman https://uu-ciptakerja.go.id.

Portal ini sudah dapat diakses masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan yang akan
memberikan masukan atau usulan untuk penyempurnaan draf Rancangan Peraturan Pemerintah
(RPP) dan Draf Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) sebagai pelaksanaan UU Cipta Kerja.

Saat ini, lanjut dia, sudah ada sembilan draf RPP yang bisa diunduh secara lengkap oleh
masyarakat melalui portal Resmi UU Cipta Kerja.
Ia mengharapkan dalam penyusunan RPP dan RPerpres transparan dan melibatkan partisipasi
aktif seluruh komponen masyarakat.

Selain itu, seluruh kementerian/lembaga terkait, secara terkoordinasi juga akan melakukan
sosialisasi, publikasi dan konsultasi publik terhadap substansi dan materi dari draf RPP dan
RPerpres.

Pemerintah tengah merampungkan seluruh rancangan peraturan pelaksanaan berupa Draf RPP
dan Draf Rancangan Perpres.

Sesuai hasil inventarisasi bersama seluruh kementerian/lembaga terkait, terdapat 44 peraturan
pelaksanaan UU Cipta Kerja yang terdiri dari 40 RPP dan empat Rancangan Perpres.
Saat ini 19 kementerian/lembaga yang menjadi penanggung jawab dari Draf RPP dan RPerpres
bersama lebih dari 30 kementerian/lembaga lainnya tengah menyelesaikan penyusunan 44
peraturan pelaksanaan tersebut.

Menko Perekonomian menambahkan UU Cipta Kerja bertujuan untuk menciptakan lapangan
kerja dan mendorong peningkatan usaha dengan memberikan berbagai kemudahan,
pelindungan dan pemberdayaan, serta berbagai insentif usaha, baik terhadap koperasi dan
UMKM maupun korporasi dan industri nasional.

254