Page 250 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 NOVEMBER 2020
P. 250
Untuk itu, Kemnaker melalui Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Direktorat
Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan
PKK), menyelenggarakan Sosialisasi Kebijakan Program Penempatan Tenaga Kerja Dalam
Negeri.
KEMNAKER SOSIALISASIKAN KEBIJAKAN PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
TURBULENSI dunia usaha dan industri akibat pandemi covid-19 telah berdampak pada
keberlangsungan sektor ketenagakerjaan. Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) mencatat
hingga 30 Agustus 2020, setidaknya lebih dari 3,5 juta pekerja formal maupun informal
mengalami dampak tersebut.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut bahwa dengan perkembangan kondisi saat ini,
pemerintah harus melakukan langkah-langkah mitigasi di bidang ketenagakerjaan. Terutama
mengurangi angka pengangguran dan memperluas kesempatan kerja.
Di sisi lain, kata Ida, proses penanganan permasalahan ketenagakerjaan, baik pra-penempatan,
penempatan, maupun pasca-penempatan harus dilakukan secara menyeluruh sebagaimana
tertuang dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena melibatkan
banyak (multi) pemangku kepentingan, multidimensi, dan multisektoral.
"Artinya dibutuhkan kolaborasi dan sinergisitas pelayanan penempatan tenaga kerja sebagai
aspek ketenagakerjaan yang terkait dengan aspek-aspek yang lain, seperti pendataan tunggal
supply dan demand yang terintegrasi seperti Sisnaker," kata Menaker Ida dalam acara Sosialisasi
Kebijakan Program Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, di Mojokerto, Jawa Timur, Jumat
(6/11).
Untuk itu, Kemnaker melalui Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Direktorat
Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan
PKK), menyelenggarakan Sosialisasi Kebijakan Program Penempatan Tenaga Kerja Dalam
Negeri.
Bertempat di Aula PT Kitoshindo International Biotech, Kabupaten Mojokerto, tujuan sosialisasi
ini antara lain sebagai upaya pemerintah memberikan informasi kepada para pemangku
kepentingan (pemerintah daerah, dunia usaha, dan pekerja/masyarakat) terkait program
kebijakan maupun regulasi-regulasi terbaru dalam penempatan tenaga kerja dalam negeri, baik
dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja.
Menaker menyebut bahwa program ini juga merupakan upaya untuk membangun koordinasi
pemenuhan hak bidang pekerjaan dan memperluas kesempatan kerja dengan seluruh pemangku
kepentingan.
Dengan disosialisasikannya kebijakan program penempatan tenaga kerja dalam negeri, informasi
program-program kementerian terkait penanganan dampak pandemi covid-19 terhadap tenaga
kerja dapat semakin tersampaikan.
"Tak hanya itu, sosialiasi ini sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada perusahaan yang
mampu terus berkomitmen untuk tetap mempekerjakan tenaga kerja di tengah dampak pandemi
covid-19, serta untuk mendorong perusahaan dan dunia usaha pada umumnya untuk
memberikan akses kerja pagi tenaga kerja rentan (perempuan dan penyandang disabilitas)
dengan mengedepankan penghormatan atas prinsip-prinsip nondiskriminasi dan nilai
kesetaraan," jelas Ida.
249
