Page 252 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 NOVEMBER 2020
P. 252

Judul               Pemerintah Buka Masukan untuk RPP
                Nama Media          koran-jakarta.com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         http://www.koran-jakarta.com/pemerintah-buka-masukan-untuk-rpp/
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2020-11-09 08:00:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 10.000.000

                News Value          Rp 30.000.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Narasumber
              positive  -  Airlangga  Hartarto  (Menteri  Koordinator  bidang  Perekonomian)  Supaya  dapat
              menampung seluruh aspirasi masyarakat dan agar sejalan dengan tujuan pembentukan UU Cipta
              Kerja

              positive - Aelyn Halim (Ketua Departemen Luar Negeri bidang ESDM) Menurut saya, UU Omnibus
              Law Cipta Kerja ini akan menguntungkan kedua belah pihak, baik kalangan pengusaha maupun
              kalangan pekerja



              Ringkasan

              - Pemerintah membuka ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memberikan masukan
              dan  usulan  dalam  penyusunan  peraturan  turunan  dari  Undang-Undang  Cipta  Kerja  setelah
              diundangkan pada 2 November 2020.

              "Supaya  dapat  menampung  seluruh  aspirasi  masyarakat  dan  agar  sejalan  dengan  tujuan
              pembentukan  UU  Cipta  Kerja,"  kata  Menteri  Koordinator  bidang  Perekonomian,  Airlangga
              Hartarto, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (8/11).



              PEMERINTAH BUKA MASUKAN UNTUK RPP

              - Pemerintah membuka ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memberikan masukan
              dan  usulan  dalam  penyusunan  peraturan  turunan  dari  Undang-Undang  Cipta  Kerja  setelah
              diundangkan pada 2 November 2020.

              "Supaya  dapat  menampung  seluruh  aspirasi  masyarakat  dan  agar  sejalan  dengan  tujuan
              pembentukan  UU  Cipta  Kerja,"  kata  Menteri  Koordinator  bidang  Perekonomian,  Airlangga
              Hartarto, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (8/11).

              Menurut dia, Kemenko Perekonomian menyediakan wadah melalui portal resmi UU Cipta Kerja
              yang dapat diakses masyarakat dalam jaringan melalui laman Portal ini sudah dapat diakses
              masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan yang akan memberikan masukan atau usulan
                                                           251
   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256   257