Page 253 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 NOVEMBER 2020

untuk penyempurnaan draf Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Draf Rancangan
Peraturan Presiden (RPerpres) sebagai pelaksanaan UU Cipta Kerja.
Saat ini, lanjut dia, sudah ada sembilan draf RPP yang bisa diunduh secara lengkap oleh
masyarakat melalui portal Resmi UU Cipta Kerja. Dia mengharapkan dalam penyusunan RPP dan
RPerpres transparan dan melibatkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat.

Selain itu, seluruh kementerian/ lembaga terkait, secara terkoordinasi juga akan melakukan
sosialisasi, publikasi dan konsultasi publik terhadap substansi dan materi dari draf RPP dan
RPerpres. Pemerintah tengah merampungkan seluruh rancangan peraturan pelaksanaan berupa
Draf RPP dan Draf Rancangan Perpres.

Sesuai hasil inventarisasi bersama seluruh kementerian/ lembaga terkait, terdapat 44 peraturan
pelaksanaan UU Cipta Kerja yang terdiri dari 40 RPP dan empat Rancangan Perpres. Saat ini, 19
kementerian/ lembaga yang menjadi penanggung jawab dari Draf RPP dan RPerpres bersama
lebih dari 30 kementerian/ lembaga lainnya tengah menyelesaikan penyusunan 44 peraturan
pelaksanaan tersebut.

Menko Perekonomian menambahkan, UU Cipta Kerja bertujuan untuk menciptakan lapangan
kerja dan mendorong peningkatan usaha dengan memberikan berbagai kemudahan,
pelindungan dan pemberdayaan, serta berbagai insentif usaha, baik terhadap koperasi dan
UMKM maupun korporasi dan industri nasional.

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menilai Omnibus Law UU Cipta Kerja yang
disahkan beberapa waktu lalu menguntungkan pekerja dan pengusaha. "Menurut saya, UU
Omnibus Law Cipta Kerja ini akan menguntungkan kedua belah pihak, baik kalangan pengusaha
maupun kalangan pekerja," ujar Ketua Departemen Luar Negeri bidang ESDM, Industri, dan
Perdagangan Hipmi, Aelyn Halim, dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu
(8/11).

Menurut Aelyn, pihaknya menyambut baik langkah pemerintah mengundangkan UU Cipta Kerja.
Pemerintah telah membawa iklim positif bagi investasi di Indonesia, khususnya kalangan
pengusaha. Adanya UU Omnibus Law Cipta Kerja ini, maka akan memberikan nilai positif
membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, sehingga akan banyak tenaga kerja yang terserap
dan akan mengurangi angka pengangguran.

Hal senada juga disampaikan oleh Pengamat Ekonomi, Harits Hijrah Wicaksana, yang menyebut
keberadaan UU Cipta Kerja justru mempermudah investor menanamkan modal usaha di Tanah
Air sehingga mampu menyerap lapangan pekerjaan.

252