Page 46 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 NOVEMBER 2020

Tanpa mau menuduh, Sarman mengucapkan terima kasih atas anggapan itu. Yang jelas, ia
merasa, para pengusaha sudah mengambil langkah mundur untuk menyesuaikan diri dengan
pandemi ini. "Pandemi membuat pengusaha terpuruk. Potensi bangkrut dan PHK ada di mana-
mana," ujarnya saat wawancara dengan Heru Triyono dan fotografer Aminudin Azis di gedung
Sahid Sudirman Centre, Kamis sore (5/11/2020).

Dus, Sarman adalah orang lawas di dunia usaha. Pria berusia 65 ini memegang beberapa jabatan
strategis. Selain di HPPI, ia merupakan komisaris di PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) dan
PT. Delta Djakarta Tbk. Ia pun aktif di Pengurus Besar Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PB
PRSI) sebagai ketua umum dan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI).

Sore itu ia memasang ekspresi serius di wajahnya. Kami duduk berhadapan di meja kerjanya,
dekat jendela yang menghadap ke Intiland Tower. Selama satu jam ia menjawab pertanyaan
tentang kebijakan asimetris upah di Jakarta hingga Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun
2015 tentang pengupahan. Berikut kutipannya: Klise. Kenaikan UMP pada saat pandemi
memberatkan pengusaha? Sudah jelas. Delapan bulan pandemi ini telah membuat pengusaha
terpuruk. Omset turun drastis, dan akan jadi beban lagi jika UMP naik.
Beban yang teramat berat meski ada sejumlah stimulus dari pemerintah.

Tapi kan sudah ada keringanan juga untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk para pengusaha?
Iya, permohonan keringanan itu juga sudah kami lakukan. Tetap saja banyak yang tumbang.

Kalau dibebani lagi dengan UMP naik ya sama dengan mendorong pengusaha semakin terpuruk.

Memang, sektor-sektor tertentu justru produktif di masa pandemi. Tapi kan itu tidak banyak.
Kalau bicara secara umum, dunia usaha memang lagi sulit.

Cash flow- nya itu sudah amat terganggu. Bertahan saja sudah syukur.
Bicara upah Jakarta yang naik 3,27 persen, apakah formula perhitungan UMP-nya memang
mengacu pada kebutuhan hidup layak (KHL) masyarakat? Begini. Kenaikan UMP itu harus
didasari rumusan dari PP 78 tahun 2015. Yaitu UMP tahun berjalan dikali dengan inflasi dan
pertumbuhan ekonomi tahun 2020.

Nah, kalau murni pakai rumus ini, harusnya kenaikan UMP di beberapa provinsi itu sama. Karena
apa? Ya dasarnya PP 78 tadi.

Inflasi dan pertumbuhan ekonomi kan sama seluruh Indonesia. Satu saja angkanya. Tidak beda.

Bukannya disesuaikan juga dari sisi kemampuan dunia usaha di provinsi tersebut? Itu juga. Tapi
kan situasinya lagi sulit. Kalau sedang baik, pengusaha tidak masalah jika UMP naik. Asal
menyesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi tadi.

Angka 3,27 persen terlalu tinggi? Itu sangat signifikan bagi pengusaha yang karyawannya
puluhan ribu. Naik satu persen saja sudah pasti kesulitan.
Kalau melihat kebijakan asimetris Pemerintah Jakarta kan sejumlah sektor usaha yang
terdampak Covid-19 tidak naik.

Boleh dikatakan Jakarta lebih bijak soal upah naik ini. Itu yang jadi pembeda Jakarta dengan
kenaikan upah di daerah lain. Ya mari kita kawal.

Saya berharap dinas tenaga kerja langsung saja menetapkan sektor-sektor mana yang memang
terdampak.

45