Page 50 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 NOVEMBER 2020
P. 50

MARI CEK REKENING LAGI, MENAKER PASTIKAN TERMIN II SUBSIDI GAJI CAIR
              HARI INI
              Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan pembayaran termin II program
              subsidi  gaji  atau  bantuan  subsidi  upah  (BSU)  mulai  dicairkan  hari  ini.  Termin  II  merupakan
              penyaluran BSU untuk periode bulan November-Desember bagi para penerima BSU termin I.

              Jumlah dana yang diberikan kepada pekerja/buruh penerima tetap sama sebesar Rp1,2 juta
              (Rp600  ribu  per  bulan).  Mekanisme  pencairan  tetap  mengikuti  Peraturan  Menteri
              Ketenagakerjaan RI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah
              Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease
              2019 (Covid-19) dan dibagi per tahap (batch).

              "Kita  pastikan  termin  II  BSU  sudah  cair  hari  ini.  Siang  tadi  saya  dapat  laporan  bahwa  data
              penerima BSU tahap 1 sebanyak 2.180.382 orang sudah diproses ke KPPN. Selanjutnya akan
              ditransfer ke Bank Penyalur dan dicairkan ke masing-masing rekening penerima baik rekening
              Himbara maupun non-Himbara sama dengan mekanisme termin pertama," kata Menaker Ida di
              Jakarta, Senin (9/11/2020).

              Menaker Ida mengatakan pihaknya terus berupaya mempercepat proses penyaluran bantuan
              subsidi upah bagi para pekerja/buruh di termin II ini.
              "Kami upayakan dalam satu minggu bisa diproses dua tahap (batch) langsung, sehingga dapat
              segera  diterima  teman-teman  pekerja/buruh  untuk  membantu  daya  beli  dan  konsumsi
              masyarakat," kata Ida.

              Ida mengatakan proses penyaluran BSU termin II sedikit berbeda dari sebelumnya. Pasalnya,
              atas rekomendasi dari KPK terhadap penyaluran BSU, perlu dilakukan pemadanan data dengan
              data  wajib  pajak.  Proses  pemadanan  data  tersebut  juga  merupakan  bagian  dari  evaluasi
              penyaluran BSU agar tepat sasaran.
              "Kami mendapat rekomendasi dari KPK bahwa diperlukan adanya pemadanan data penerima
              BSU dengan data pajak yang ada di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Oleh sebab itu, setelah
              pembayaran termin I selesai sekitar dua minggu lalu, Kemnaker bersama BPJS Ketenagakerjaan
              saling  berkoordinasi  dengan  DJP  untuk  melakukan  pemadanan  data.  Alhamdulillah  hasilnya
              sudah kami terima hari Jumat lalu dan dapat kami jadikan dasar untuk proses pembayaran termin
              II hari ini," kata Ida.



























                                                           49
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55