Page 52 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 NOVEMBER 2020
P. 52
Hal ini diungkapkan Ida dalam Rakor Evaluasi Kinerja Penempatan dan Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia (P3MI) dan sosialisasi Peraturan P3MI, Senin (9/11)."Saat ini masih
menyisakan dua Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yakni RPP Pelaksanaan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia dan RPP Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan
Awak Kapal Perikanan Migran serta satu Rancangan Perpres yakni Rancangan Perpres Tugas
dan Wewenang Atase Ketenagakerjaan," ujar Ida dalam keterangan tertulis.
Adapun, Ida mengatakan tujuan dari rapat tersebut tak hanya untuk mengevaluasi kinerja P3MI
secara periodik dan berkelanjutan tetapi juga sebagai sarana silaturahmi antara Kementerian
Ketenagakerjaan dengan P3MI sebagai mitra penting Pemerintah dalam membantu program
perluasan kesempatan kerja.Hingga kini, terdapat 324 perusahaan yang memiliki Surat Izin
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI). Ida meminta agar ratusan P3MI
tersebut bekerja sebaik-baiknya dan profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab
sesuai amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia (PPMI).
"Meski memiliki kemampuan berbeda-beda dalam menempatkan PMI, saya minta semua P3MI
wajib meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan roda usahanya, " kata Ida.
Ida juga menyebut ada 86 P3MI yang dapat menempatkan di atas 4.000 PMI serta terdapat 72
P3MI mampu menempatkan 2.000 hingga 4.000 PMI dalam 5 tahun terakhir. Namun, ada pula
sekitar 40 P3MI yang tidak menempatkan sama sekali.
Melihat setiap P3MI memiliki latar belakang berbeda-beda dalam memulai usahanya, Ida pun
meminta agar mereka lebih inovatif dan kreatif dalam melakukan perluasan usaha penempatan.
"Tidak hanya untuk satu wilayah tertentu, tetapi juga mampu mencari peluang pasar kerja bagai
PMI di wilayah lainnya, seperti ke wilayah Eropa dan Amerika," ujar Ida.
Editor: Noverius Laoli.
51
