Page 47 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 NOVEMBER 2020

Penetapan ini langsung ditetapkan oleh Pemerintah Jakarta atau berdasarkan pengajuan
pengusaha? Yang pasti mereka itu belum menetapkan, dan seharusnya tidak perlu lagi sebuah
perusahaan melakukan pengajuan.

Apalagi harus melampirkan laporan keuangan dan segala macam.

Bukannya laporan itu penting? Tapi hal begitu akan menambah pelik. Belum lagi ada
kemungkinan perdebatan dengan serikat pekerja. Ini kan menambah beban.

Coba Anda lihat sendiri. Sektor hotel, kafe atau restoran kan memang bertumbangan. Di depan
mata kita melihat pengunjungnya sudah sepi.

Bayangkan, hotel itu yang datang hanya 10 persen.

Ngapain lagi minta laporan keuangan.

Apakah nantinya status terdampak Covid-19 sebuah perusahaan itu melibatkan opini
pekerjanya? Bisa saja minta persetujuan pekerjanya. Nanti perusahaan dan pekerjanya beda lagi
pandangannya soal dampak Covid-19 itu. Ramai lagi dan jadi beban nantinya bagi kedua pihak.

Mekanisme dari Pemerintah Jakarta seperti apa? Di dalam Pergubnya itu sudah disampaikan
bahwa perusahaan harus mengajukan. Tapi secara teknisnya kita belum tahu apa yang harus
dilampirkan.
Yang jelas harus melampirkan audit keuangan tiga bulan sebelumnya dan prospek tiga bulan
berikutnya. Agak rumit.

Mungkin agar tidak ada perusahaan yang mengklaim terdampak Covid-19.

Saya rasa enggak. Kan pemerintah bisa melihat itu. Secara kasat mata kan bisa terlihat sektor
mana saja yang terdampak dan yang enggak.
Menurut Anda, kenapa beberapa provinsi berbeda dengan kebijakan Kementerian
Ketenagakerjaan yang memutuskan untuk tidak menaikkan upah? Nah saya tidak tahu. Mungkin
juga menyesuaikan dengan tantangan dan permasalahan di daerah masing-masing.

Atau mungkin saja mengakomodir keinginan buruh untuk menjaga stabilitas di daerahnya.
Mungkin juga.

Kalau kenaikan upah ini memberatkan, apakah akan terjadi gelombang kedua PHK? Jika terlalu
dipaksa, kami khawatir pengusaha-pengusaha itu akan melakukan rasionalisasi yang lebih besar.

Contohnya apa? Ya yang tadinya tidak ada rencana untuk melakukan PHK, maka jadi berpeluang
untuk menambah PHK.
Beberapa pengamat menyatakan kalau upah naik maka daya beli masyarakat juga akan bagus-
-yang berefek pada pemulihan ekonomi juga.

Ya iya dong pasti. Pengamatan mereka benar. Sangat benar. Tapi, yang jadi pertanyaan, kalau
UMP naik, yang bayar siapa? Itu masalahnya.

Kalau kondisinya normal ya enggak apa-apa naik. Tahun lalu kan UMP juga naik. Pengusaha
tidak keberatan.

Yang bayar siapa. Keinginan Anda itu yang bayar pemerintah? Bukan begitu. Pemerintah kan
bisa ambil alih peran ini. Tidak mungkin swasta bisa mendorong pertumbuhan ekonomi saat ini.

Apalagi mendorong konsumsi rumah tangga. Enggak bisa. Swasta sedang terpuruk semua.
46