Page 126 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 AGUSTUS 2021

keluarganya. Komitmen ini dilakukan untuk terwujudnya pemenuhan hak di setiap kegiatan
penempatan, mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah bekerja di luar negeri.
"Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pelindungan PMI adalah mengubah
paradigma, yaitu bahwa PMI bukan lagi sebagai objek, tetapi mereka merupakan subjek
penempatan," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat jadi Keynote Speaker pada
Congress Of Indonesia Diaspora (CID) bertema 'Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Masa Covid-
19: Tantangan, Kontribusi, dan Harapan', Sabtu, 14 Agustus 2021.

Menaker Ida menuturkan, sesuai amanat UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia (UU PPMI), pemerintah mengharapkan bahwa pada masa yang akan datang,
tidak akan ada lagi PMI bekerja di sektor informal yang mengandalkan low skill. "Di mana pada
sektor ini sering menjadi sumber permasalahan seperti gaji tidak dibayar, PHK, dan kasus hukum
lainnya," tuturnya.Terkait hal tersebut, Ida memiliki mengangkat empat isu strategis, di
antaranya terkait isu kesehatan, pengawasan dalam menjamin kesehatan fisik maupun mental,
jaminan sosial, serta penyediaan pusat pelindungan PMI di negara penempatan.

Mengenai kesehatan pekerja, UU PPMI meminta setiap CPMI harus sehat secara jasmani dan
rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan
dan psikologi.

Terkait pengawasan Pemerintah dalam hal kesehatan fisik dan mental, menurut Pasal 21 UU
PPMI disebutkan adanya bentuk-bentuk pelindungan selama bekerja. Sementara, terkait jaminan
sosial, hal itu telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 18 Tahun 2018 tentang
Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia."Dalam Permenaker No. 18 Tahun 2018, disebutkan
bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan
menyelenggarakan tiga program, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan
Jaminan Hari Tua," ujar Ida.

Adapun terkait dengan pusat pelindungan PMI di negara penempatan, Ida mengatakan bahwa
pada prinsipnya telah dilaksanakan oleh Perwakilan RI di negara penempatan. "Jadi, Perwakilan
RI di negara penempatan, khususnya yang memiliki Atase Ketenagakerjaan, telah membuka
layanan pelindungan PMI, yang dimulai dari layanan pengaduan, layanan
pendampingan/advokasi, layanan penyelesaian permasalahan, serta layanan lainnya yang
bertujuan untuk menunjang optimalisasi pelindungan PMI di negara penempatan," ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Menaker Ida memberikan apresiasinya kepada komunitas diaspora
Indonesia yang selama ini memiliki peran strategis untuk turut serta dalam merangkul Pekerja
Migran Indonesia sebagai elemen diaspora, mengingat potensi yang mereka miliki cukup besar
dalam berkontribusi dalam pembangunan dalam negeri.

125