Page 128 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 AGUSTUS 2021
P. 128
"Dengan kemitraan ini, PMI hanya diberikan bunga pinjaman sebesar 11 persen. Artinya, dari
skema ini saja, sekitar 17 persen diambil oleh para sindikat ijon. Selain KTA, negara juga
memberikan opsi lain melalui kredit usaha rakyat (KUR) dengan bunga ringan sebesar 6 persen.
Ini akan meringankan PMI meraih mimpi indah mereka," kata Benny.
Harga diri bangsa, lanjutnya, ada pada pekerja migran. Istilah "say goodbye kepada para
rentenir" merupakan kata-kata paling tepat untuk menggambarkan selesainya pesta pora
sindikat yang selama ini menari di atas penderitaan PMI.
"Kebijakan tersebut akan menjauhkan mereka dari eksploitasi, baik fisik, seksual, jam kerja
melebihi batas ketentuan, maupun perlakuan yang tidak manusiawi lain," jelas Benny.
Selain itu, kebijakan bantuan tersebut sekaligus menegaskan kehadiran negara dalam
memberikan modal bekerja. Dengan modal itu, PMI tidak harus lagi terpaksa menjual harta
benda keluarga untuk bekerja dan tidak terjebak pinjaman pihak ketiga (rentenir) yang bunganya
jauh di atas kewajaran.
Saat ini, BP2MI juga sedang berjuang mempermudah persyaratan PMI menggunakan layanan
tersebut. Caranya, dengan merevisi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
(Permenko Perekonomian) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR terkait PMI.
"Dahulu, KUR diberikan di akhir tahapan proses penempatan, yaitu menjelang calon pekerja
migran Indonesia (CPMI) berangkat. Padahal, kebutuhan PMI timbulnya di awal, jauh sebelum
keberangkatan," ujar Benny.
Kini, KUR diberikan di awal sehingga tepat waktu dalam membantu PMI untuk mempersiapkan
diri sebelum berangkat. Jumlahnya pun diberikan sesuai dengan kebutuhan CPMI.
Selain program KTA dan KUR, BP2MI bekerja sama dengan Jasindo untuk menghadirkan
Asuransi Merah Putih. Asuransi ini untuk menghindari PMI berhubungan dengan debt collector
yang biasanya menggunakan keluarga sebagai jaminan.
"Untuk mengurus asuransi tersebut, PMI cukup menyiapkan kartu tanda penduduk (KTP), pas
foto, dan rekomendasi dari unit pelaksana teknis (UPT) di 23 UPT BP2MI yang tersebar di seluruh
Indonesia. Kami tidak akan menyerah kepada para rentenir. Kami akan mengatasi praktik ijon
dan renten yang mencekik PMI," kata Benny.
127
