Page 251 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 AGUSTUS 2021
P. 251

Anwar mengatakan, buruh yang terkena PHK tahun ini belum dapat menikmati manfaat dari
              program JKP. Dengan kata lain, manfaat program JKP baru bisa dinikmati butuh yang terkena
              PHK tahun depan.

              "Saat ini kami menyiapkan seluruh regulasinya," jelas Anwar.

              Diketahui, aturan terkait penyelenggaraan program JKP tertuang dalam Peraturan Pemerintah
              (PP) Nomor 37 Tahun 2021. Anwar mengatakan aturan teknis JKP tertuang dalam beberapa
              peraturan menteri ketenagakerjaan (permenaker).

              "PP  Nomor  37  Tahun  2021  mengamanatkan  beberapa  permenaker.  Salah  satunnya  terkait
              dengan rekomposisi iuran," terang Anwar.

              Aturan yang dimaksud tercantum dalam Permenaker Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara
              Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran dalam Program JKP. Lalu, aturan JKP
              juga tertuang dalam Permenaker Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat
              JKP.

              Dalam  aturan  tersebut  dijelaskan  bahwa  upah  yang  digunakan  sebagai  dasar  pembayaran
              manfaat merujuk pada besaran upah terakhir pekerja atau buruh yang dilaporkan pengusaha
              kepada BPJS Ketenagakerjaan selaku pelaksanaan program JKP dari kementerian.

              Namun, besaran upah sebagai dasar pembayaran manfaat tidak boleh lebih dari batas atas upah
              yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu Rp5 juta. Nantinya, uang tunai akan diberikan oleh BPJS
              Ketenagakerjaan. Pencairan uang tunai bulan pertama dibayarkan setelah penerima manfaat
              mengajukan manfaat JKP pada bulan pertama.

              Tanggal pengajuan ini akan menjadi acuan untuk pencairan uang tunai bulan kedua sampai
              kelima.  Sementara  manfaat  uang  tunai  akan  dibayarkan  paling  lama  tiga  hari  kerja  setelah
              penerima mengajukan manfaat JKP.

              Sedangkan pencairan uang tunai bulan keenam dilakukan paling cepat lima hari kerja sebelum
              berakhirnya jangka waktu pemberian manfaat JKP atau paling lambat akhir bulan keenam sejak
              pencairan pertama.

              Kendati begitu, uang tunai bulan kedua sampai keenam akan dibayarkan bila pekerja atau buruh
              yang merupakan penerima manfaat masih belum mendapat pekerjaan baru atau aktif mencari
              kerja. kbc10


























                                                           250
   246   247   248   249   250   251   252   253   254   255   256