Page 254 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 AGUSTUS 2021
P. 254

Namun,  ada  permasalahan  akibat  besarnya  jumlah  WNI  yang  pulang  melalui  titik  debarkasi
              terkait ketersediaan faskes, terutama pada daerah-daerah seperti Batam (Kep. Riau), Entikong
              (Kalimantan  Barat),  dan  Nunukan  (Kalimantan  Utara).  Daerah-daerah  tersebut  memiliki
              keterbatasan dalam penyediaan tes, vaksinasi, karantina, dan perawatan, serta keterbatasan
              nakes, fasilitas, dan anggaran, jika dibandingkan dengan jumlah PMI yang melintas.

              Kepala Staf juga mendapatkan laporan tentang kurangnya koordinasi antara Dinas Kesehatan di
              beberapa  daerah  dengan  Kementerian  Kesehatan  dalam  menjalankan  pelaksanaan  vaksin  di
              daerah-daerah. Salah satu contoh adalah beberapa Dinas Kesehatan di daerah tidak bersedia
              memberikan  vaksin  bagi  CPMI  yang  tidak  memiliki  KTP  dengan  alamat  domisili  setempat.
              Masalah ini sudah berusaha diselesaikan oleh Kemenkes dengan dilaksanakannya vaksinasi oleh
              UPT Kemenkes di daerah. Untuk itu, Kepala Staf menginstruksikan agar Kemenkes dapat segera
              membuat surat kepada BP2MI, berisi tentang tata cara pelaksanaan pemberian vaksin bagi CPMI
              agar selanjutnya dapat dijadikan dasar pembuatan surat edaran ke UPT-UPT BP2MI di daerah

              Aspataki dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan di
              Pulau Jawa sudah berjalan dengan baik dan tidak terdapat permasalahan yang berarti. Namun
              tidak demikian halnya dengan pelaksanaan vaksin yang dilakukan di luar Jawa, dimana masih
              sangat perlu untuk diperbaiki.

              “Saya menegaskan kembali perlunya koordinasi antara seluruh Kementerian dan Lembaga terkait
              pelaksanaan tata kelola dan penganggaran untuk penyediaan vaksinasi bagi CPMI dan PMI yang
              pulang,” imbau Moeldoko. Perbaikan proses ini akan mempermudah proses penempatan, yang
              pada akhirnya diyakini meningkatkan kesejahteraan para PMI.

              Kastaf  menambahkan,  perencanaan  vaksinasi  sebaiknya  diperkuat  dalam  pelaksanaannya
              dengan memperhatikan kondisi tiap-tiap daerah, titik pemberangkatan, titik kepulangan, dan
              kebijakan negara penempatan.









































                                                           253
   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259