Page 253 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 AGUSTUS 2021

MOELDOKO KAWAL PERCEPATAN PROGRAM VAKSINASI BAGI PMI

Kantor Staf Presiden (KSP) mendorong dan mengawal percepatan program vaksinasi bagi para
calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) baik yang akan diberangkatkan ke negara tujuan maupun
yang akan kembali ke tanah air.

Berdasarkan laporan dari tim verifikasi lapangan KSP yang memantau penanganan COVID-19 di
beberapa kawasan di Kalimantan Utara, sejumlah PMI yang proses kepulangannya ditangani
oleh Unit Pelaksana Teknis Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UPT BP2MI) di
Nunukan masih kesulitan untuk bisa mendapatkan vaksin COVID-19.

Menanggapi laporan ini, Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas Senin lalu (9/8) telah
menunjuk KSP untuk mengkoordinasikan urusan pemberian vaksinasi bagi CPMI dan PMI dengan
BP2MI.

“Pelaksanaan vaksin tidak dapat dilepaskan dari usaha pencapaian target penempatan dan
perlindungan PMI dalam RPJMN. Perluasan penempatan ini memiliki tantangan berbeda pada
setiap negara, pada setiap jenis pekerjaan, dan dinamis seiring berjalannya waktu,” kata Kepala
Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko pada saat rapat koordinasi dengan Kepala BP2MI di Ruang
Rapat Utama, Gedung Bina Graha Jakarta pada Jumat (13/8).

Hadir secara daring Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri, Dirjen Bina Bangda
Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Binapenta dan PKK Kementerian Tenaga Kerja, Sekjen
Kementerian Kesehatan, Dirjen P2P Kementerian Kesehatan, Asosiasi Perusahan Jasa Tenaga
Kerja Indonesia (APJATI), dan Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
(ASPATAKI). Pada kesempatan itu Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Andy
Rachmianto menyebutkan perlunya mengantisipasi potensi kepulangan sekitar 70 ribu PMI dari
Malaysia hingga akhir tahun. Menanggapi hal itu Moeldoko minta hal itu harus menjadi perhatian
sejumlah K/L yang terlibat. “Kita harus bisa memastikan apakah mereka sudah mendapatkan
vaksin atau belum,” ujar Moeldoko.

Berdasarkan data dari BP2MI, setiap tahunnya pada masa sebelum pandemi, Indonesia
memberangkatkan lebih dari 200 ribu orang PMI. Sejak tahun lalu, jumlah tersebut menurun
dimana pada tahun 2020 PMI yang berangkat sekitar 113 ribu orang dan pada tahun 2021
sampai dengan bulan Juni yang PMI berangkat hanya sekitar 36 ribu orang.

Untuk kepulangan, sejak Januari 2021 sampai dengan Mei 2021, tercatat sekitar 86 ribu orang
PMI pulang ke Indonesia. Sedangkan PMI yang habis kontraknya dari bulan Juni – Juli tercatat
berjumlah sekitar 39 ribu orang yang akan kembali ke tanah air.

Selain PMI resmi, pemerintah menghadapi kepulangan PMI yang terjadi secara non-prosedural.
Bahkan angka kepulangan non-prosedural ini diprediksi lebih banyak daripada kepulangan PMI
yang melalui jalur resmi.

“Mereka itu kebanyakan dideportasi dikarenakan ilegal, overstay, terlibat pelanggaran hukum,
ataupun sakit. Kepulangan PMI ini jika tidak dikoordinasikan dengan baik, berpotensi
menimbulkan lebih banyak masalah baru dalam mengendalikan penyebaran COVID-19 di
Indonesia,” lanjut Moeldoko.

Sebagai informasi, BP2MI sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan serta
Dinas-Dinas Kesehatan di daerah untuk pelaksanaan vaksinasi dan tes PCR bagi CPMI yang akan
berangkat. Selain itu, Kementerian Luar Negeri, Satgas COVID, BP2MI, dan pemerintah daerah
telah melakukan prosedur kesehatan bagi WNI yang kembali ke tanah air, termasuk bagi PMI.

252