Page 79 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 AGUSTUS 2021
P. 79
Pandangan kedua, mengenai pengawasan pemerintah dalam hal kesehatan fisik dan mental.
Menurut pasal 21 UU PMI, disebutkan bentuk-bentuk perlindungan selama bekerja.
Ketiga, mengenai Jaminan Sosial (Jamsos). Dimana Jamsos bagi PMI, telah diatur dalam
PerMenaker nomor 18 tahun 2018 tentang Jamsos PMI.
” Dalam Permenaker nomor 18 tahun 2018 disebutkan, bahwa Jamsos Ketenagakerjaan yang
dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, menyelenggarakan 3 program. Yaitu Jaminan
Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematan dan Jaminan Hari Tua,” jelas Menaker.
Pandangan keempat, mengenai penyediaan Pusat Perlindungn PMI di negara penempatan.
Terkait hal itu, pada prinsipnya telah dilaksakan oleh Perwakilan RI di negara penempatan.
“Perwakilan RI di negara penempatan, khususnya yang memilki Atase Ketenagakerjan, telah
membuka layanan perlndungan PMI. Yang dimulai dari layanan pengaduann layanan
pendampingan/advokasi, layanan penyelesaian permasalahan. Serta layanan lainnya yang
bertujuan untuk menunjang optimalisasi perlindungan PMI,” tutur Ida.
Dalam kesempatan ini, Menaker juga memberikan apresiasi kepada komunitas Diaspora
Indonesia. Yang selama ini memiliki peran strategis untuk turut serta dalam merangkul PMI
sebagai elemen dalam Diaspora Indonesia. Mengingat potensi mereka yang memilki cukup besar
dalam berkontribusi dalam pembangunan didalam negeri. [ira]
78
