Page 234 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2021
P. 234
"Jadi Pemprov sudah menyampaikan ke pemerintah pusat melalui kementerian. Kami berharap
formula diperbaiki, direvisi. Itu kan sekarang kewenangannya di kementerian, di pusat, bukan di
kami," kata politisi Partai Gerindra itu, Kamis (9/12).
Diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah bersurat kepada Menaker Ida Fauziyah
terkait permintaan untuk mengubah besaran UMP DKI.
Menurut Riza surat permohonan tersebut belum mendapat balasan dari pihak Kementerian
Ketenagakerjaan RI.
"Kami menunggu, mudah-mudahan ada respon yang baik. Tentu pemerintah pusat juga punya
banyak pertimbangan yang harus kita dengarkan juga," ujarnya.
Menurut Riza, pihaknya menghormati dan memahami keinginan yang disampaikan para buruh.
Namun, ia menyatakan, Pemprov DKI akan mematuhi keputusan pemerintah pusat nantinya.
"Kita ini kan ada regulasi, masing-masing dibatasi ketentuan dan regulasi masing-masing.
Termasuk kami Pemprov, ada regulasinya, ada batasan, kami harus patuh dan taat pada regulasi
yang ada," pungkasnya.
233
