Page 237 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2021

menjadi kewenangannya. Sanksi diharapkan bisa diberikan sebagai bentuk penegakan aturan
sekaligus efek jera.
“Pelanggaran upah masih sering kami temukan. Semakin kesini tambah parah dan banyak
pelanggaran. Paling sering menimpa buruh dengan status kontrak dimana mereka tidak berani
mengadu dan melapor. Sebab pengaduan membuat buruh kontrak bisa kehilangan pekerjaan
setelah perusahaan memutus sepihak kontrak kerja,” lanjutnya.

Sukarno menambahkan, buruh di Kabupaten Sukoharjo sejak awal sudah keberatan dengan
rumusan yang dipakai dalam sistem penghitungan besaran UMK tahun 2022. Aturan yang
digunakan yakni berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Sukarno menjelaskan, dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan tidak memihak
buruh. Sebab dewan pengupahan tugasnya hanya menghitung saja dan tidak membuat angka.
Sebab angka penghitungan besaran UMK sudah dirumuskan pemerintah pusat.

“Buruh hanya menghitung sedangkan rumusan penentuan angka sudah dilakukan pemerintah.
Jelas buruh Sukoharjo kecewa terkait besaran UMK tahun 2022,” ujarnya.

FPB Sukoharjo sejak awal sudah memprotes terkait keberadaan PP Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan. Namun aturan tersebut tetap dipakai sebagai rumusan penghitungan UMK
tahun 2022.

“Mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan maka upah hanya naik Rp
11.703.18 dan UMK tahun 2022 kemungkinan hanya Rp 1.998.153.18,” lanjutnya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Sukoharjo Agustinus Setiyono,
mengatakan, tahapan demi tahapan mulai dari rapat pembahasan bersama melibatkan
pengusaha, pekerja dan dinas telah selesai dilaksanakan. Tahapan berikutnya berupa pengajuan
usulan juga sudah. UMK tahun 2022 sekarang ditetapkan gubernur sebesar Rp 1.998.153,18.

Disperinaker Sukoharjo telah menerima surat edaran keputusan besaran UMK tahun 2022 dari
provinsi Jawa Tengah. Angka sebesar Rp 1.998.153,18 sebagai upah pekerja tahun depan
langsung disosialisasikan petugas.

Pemkab Sukoharjo menyasar sosialisasi kepada pengusaha dan pekerja. Mereka mendapatkan
materi informasi berkaitan dengan penetapan angka UMK tahun 2022. Sosialisasi diberikan
sekarang sesuai jadwal selama Desember 2021.
Dalam sosialisasi meski ada keberatan dari buruh terkait besaran UMK tahun 2022 namun
Disperinaker Sukoharjo tetap akan melaksanakan penetapan gubernur. Disisi lain pengusaha
juga diminta mematuhi ketentuan dengan membayar upah pekerja sesuai besaran angka yang
sudah ditetapkan.
“Disperinaker Sukoharjo melakukan sosialisasi UMK tahun 2022 pada pengusaha dan pekerja.
Mereka harus sama-sama mengetahui informasi ini setelah ada penetapan dari gubernur,”
ujarnya. (Mam)

236