Page 239 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2021
P. 239
Ringkasan
Pemerintah Kota Bontang sudah mengusulkan nilai Upah Minimum Kota (UMK) Bontang 2022
sama seperti 2021, yakni sebesar Rp 3.182.706. Alasan tidak adanya kenaikan pengusulan UMK
Bontang tersebut diduga lantaran Bontang tidak memiliki Dewan Pengupahan Kota (Depeko)
selama dua tahun. Hal tersebut tentu menuai beragam protes dari para serikat pekerja. Bahkan
mereka berencana untuk menggelar aksi unjuk rasa kenaikan UMK Bontang. Tak ingin
permasalahan UMK semakin berlarut-larut, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bontang
akhirnya menggelar rapat dan terbentuklah Depeko Bontang pada Kamis (9/12/2021).
DEPEKO BONTANG TERBENTUK, HARAP MAMPU BERI REKOMENDASI KENAIKAN
UMK 2022
Kaltimtoday.co, Bontang – Pemerintah Kota Bontang sudah mengusulkan nilai Upah Minimum
Kota (UMK) Bontang 2022 sama seperti 2021, yakni sebesar Rp 3.182.706. Alasan tidak adanya
kenaikan pengusulan UMK Bontang tersebut diduga lantaran Bontang tidak memiliki Dewan
Pengupahan Kota (Depeko) selama dua tahun.
Hal tersebut tentu menuai beragam protes dari para serikat pekerja. Bahkan mereka berencana
untuk menggelar aksi unjuk rasa kenaikan UMK Bontang. Tak ingin permasalahan UMK semakin
berlarut-larut, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bontang akhirnya menggelar rapat dan
terbentuklah Depeko Bontang pada Kamis (9/12/2021).
Kadisnaker Bontang, Abdu Safa Muha menuturkan, awal mula rapat digelar dengan agenda rapat
dengar pendapat dari berbagai pihak terkait perlunya Depeko dibentuk atau tidak. Ternyata,
pada perkembangan rapat, melampaui prediksi Safa Muha. Sehingga di akhir rapat menghasilkan
pembentukan struktur Depeko Bontang.
“Itu satu kesyukuran bagi saya, sehingga pertanyaan-pertanyaan masyarakat selama ini, pelan-
pelan bisa kami urai,” terang Safa ditemui di Ruang Rapat Disnaker Bontang, Kamis.
Usai dibentuk struktur Depeko Bontang, pihaknya menyurat ke masing-masing instansi terkait
untuk melengkapi nama dari struktur Depeko itu.
“Hari ini kami layangkan surat baik ke instansi pemerintah, akademisi, maupun ke teman-teman
serikat dan pengusaha untuk mengisi komponen-komponen struktur itu,” ujarnya.
Dalam struktur Depeko Bontang terdapat unsur akademisi dari Stitek Bontang, dari unsur
pengusaha yakni Kadin Bontang, 3 serikat pekerja, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Dinas
Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (Diskop UKMP) Bontang.
“Insyaallah bisa dipenuhi semua, administrasinya akan kami surati. Sambil berjalan ini, draft SK
Wali Kota juga akan kami buat ke Bagian Hukum Setda Bontang,” ungkapnya.
Menurutnya, semua bisa dilakukan dengan cepat, bila teman-teman dalam unsur Depeko
membalas surat atau menyetorkan nama dengan cepat. Jika sudah terpenuhi semua, langkah
selanjutnya dikatakan Safa yakni Rapat Depeko Bontang. Pada rapat itu diharapkan dua output,
di antaranya berita acara nilai-nilai UMK dan rekomendasi nilai UMK 2022.
“Dari dua produk yang dihasilkan Depeko menjadi dasar Wali Kota untuk membuat surat ke
Gubernur untuk penetapan UMK Bontang. Persoalan lambat tidaknya, yang penting kami coba
mengurai masalah UMK ini pelan-pelan,” imbuh Safa.
238
