Page 240 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2021
P. 240
Safa berharap, rekomendasi dari Depeko nantinya masih bisa diakomodir oleh Gubernur Kaltim
untuk kemudian ditetapkan. Yang terpenting baginya bahwa Pemerintah Kota Bontang tidak
tidur menyikapi persoalan UMK 2022 ini. Walaupun sebenarnya, waktu sudah berakhir di 30
November 2021. Namun karena terdapat permasalahan tidak adanya Depeko, maka pemerintah
harus hadir memberi solusi untuk menyelesaikan masalah itu.
“Kami akan berjuang sesuai kemampuan. Persoalan diterima atau tidak ya tidak masalah. Karena
itu bagian dari ikhtiar, yang salah itu kalau saya tidak berbuat,” tegas Safa.
Dengan adanya Depeko ini, Safa berharap persoalan dasar yang berkaitan dengan UMK bisa ada
solusi. Karena kehadiran Depeko ini sangat dibutuhkan. Apalagi Bontang sebagai kota industri
dan kondensat maka Depeko sangat dibutuhkan sebagai penengah antara pemberi kerja dan
pekerja.
“Usulan yang kemarin diajukan ke Gubernur itu belum ditetapkan. Harapannya, kalau UMP Kaltim
naik 1,11 persen, maka UMK Bontang bisa naik menjadi Rp 3.226.000. tidak mungkin turun,
karena UMK tidak boleh turun, tapi boleh naik atau boleh tetap, dan itu konsepnya UMK,”
pungkasnya.
[RIR | NON] Related Posts Sabar Bro! UMK Bontang Tidak Ikutan Naik di 2022 Peringati Harkanas
ke-8, DKP3 Bontang Gelar Pameran Olahan Ikan Selama 3 Hari Pandemi Covid-19, Kekerasan
Terhadap Perempuan dan Anak Meningkat di Bontang Sah, UMK Kutim 2022 Jadi Rp3.1 Juta
Sah, APBD Bontang 2022 Rp1,2 Triliun
239
