Page 236 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2021

Ringkasan

Forum Peduli Buruh (FPB) Sukoharjo melakukan koordinasi dan menunggu sikap dari organisasi
buruh pusat terkait penetapan upah minimum kabupaten (UMK) tahun 2022. Sebab sekarang
sedang dilakukan negosiasi dengan harapan ada perubahan kenaikan upah tahun depan. Buruh
di Sukoharjo belum sepenuhnya menerima penetapan UMK dan menuntut kenaikan upah meski
sekarang sudah dilakukan sosialisasi.

UMK SUDAH DITETAPKAN, BURUH SUKOHARJO TETAP TUNTUT KENAIKAN UPAH

SUKOHARJO, KRjogja.com – Forum Peduli Buruh (FPB) Sukoharjo melakukan koordinasi dan
menunggu sikap dari organisasi buruh pusat terkait penetapan upah minimum kabupaten (UMK)
tahun 2022. Sebab sekarang sedang dilakukan negosiasi dengan harapan ada perubahan
kenaikan upah tahun depan.

Buruh di Sukoharjo belum sepenuhnya menerima penetapan UMK dan menuntut kenaikan upah
meski sekarang sudah dilakukan sosialisasi.

Ketua Forum Peduli Buruh (FPB) Sukoharjo Sukarno, Kamis (9/12) mengatakan, FPB Sukoharjo
masih menunggu perkembangan dan terus berkoordinasi dengan organisasi buruh pusat karena
sampai sekarang terus melakukan negosiasi dengan pemerintah terkait tuntutan perubahan
angka kenaikan UMK tahun 2022. Hasilnya nanti akan dijadikan patokan FPB Sukoharjo terhadap
sikap atas penetapan upah tahun depan.

“Kami masih menunggu sikap organisasi buruh pusat. Tuntutannya masih bisa ada perubahan
kenaikan UMK tahun 2022. Namun demikian upah memang sudah ditetapkan dan telah
disosialisasikan kami juga mengikuti terus perkembangan. Tapi FPB Sukoharjo belum bersikap
dan tetap menuntut kenaikan upah,” ujarnya.

Sukarno menegaskan, FPB Sukoharjo sudah menerima surat edaran terkait penetapan UMK
tahun 2022 dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Termasuk juga mengikuti sosialisasi upah
yang digelar Pemkab Sukoharjo. Namun demikian hal itu ditegaskan Sukarno hanya sebatas
mengikuti perkembangan saja.

“FPB Sukoharjo nanti tetap akan bersikap terkait putusan itu. Kalau UMK naiknya sangat kecil
jelas buruh keberatan dan menuntut ada kenaikan,” lanjutnya.
Sukarno mengatakan, organisasi buruh pusat sudah menggelar aksi demo menuntut kenaikan
UMK tahun 2022. FPB Sukoharjo sendiri memilih menunggu hasil putusan di pusat dan tidak
menggelar aksi karena faktor masih pandemi virus Corona. Meski demikian protes tetap terus
dilayangkan kepada Pemkab dan DPRD Sukoharjo.
“Kalaupun nanti terpaksa dilaksanakan sesuai penetapan UMK tahun 2022 ini nanti kami minta
perusahaan juga mematuhi membayar upah buruh sesuai ketentuan. Disisi lain FPB Sukoharjo
meminta pada pemerintah bersikap tegas dengan memberikan sanksi berat pada perusahaan
yang melakukan pelanggaran,” lanjutnya.

FPB Sukoharjo bersikap tegas setelah sering menemukan pelanggaran dilakukan perusahaan
dengan membayar upah tidak sesuai UMK. Pelanggaran semakin menjadi sejak tahun 2020 dan
2021 dimana banyak buruh menerima upah jauh sesuai ketentuan berlaku.
Kasus tersebut sudah dilaporkan buruh ke FPB Sukoharjo dan diteruskan ke dinas terkait. Namun
ditegaskan Sukarno tidak ada sanksi diberikan kepada pihak perusahaan karena hukuman bukan

235