Page 299 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2021

disampaikan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Rokok 'Tembakau Makanan Minuman
(RTMM) - SPSI Kabupaten Batang, Sucipto Adi, usai menggelar audiensi dengan Bupati Batang,
Wihaji, Rabu (8/12/2021), di Ruang Abirawa.

'Adi mengatakan, bahwa aturan itu sudah tercantum dalam Surat Edaran Gubernur Jateng No.
561/0016770 tentang Struktur dan Skala Upah di Perusahaan Tahun 2022, yang ditujukan
kepada bupati/wali kota dan pimpinan perusahaan se-Jawa 'Tengah. Surat edaran itu
dimaksudkan memberikan kepastian hukum bagi pekerja/buruh dengan masa kerja satu tahun
atau lebih.

"Maka dari itu, dengan adanya surat edaran dari Gubernur Jateng tersebut, kami berharap
perusahaan untukmelakukan penghitungan struktur dan skala upah, dengan minimal inflasi dan
pertumbuhan ekonomi, yaitu 2,25 persen atau sebesar Rp 50 ribu bagi pekerja di atas satu
tahun," katanya.

Ja pun meminta Bupati Batang untuk ikut menindaklanjuti surat edaran Gubernur Jawa Tengah
itu, dengan membuat surat turunan yang ditujukan bagi seluruh perusahaan yang ada di
Kabupaten Batang.

"Ya, kami juga meminta bupati membuat surat turunan dari edaran Gubernur tu, supaya
perusahaan di Batang mematuhi suratedaran dari Gubernur maupun Bupati. Sehingga dapat
tercipta keseimbangan, keharmonisan dan kesejahteraan bagi kalangan pekerja' ungkapnya.

Perlu diketahui, upah minimum 35 kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 sudah
ditetapkan. Di mana penetapan UMK tahun 2022 itu mendasarkan pada Peraturan Pemerintah
Nomor 36 'Tahun 2021 tentang Pengupahan, Di Kabupaten Batang, upah minimum mengalami
kenaikan sebesar Rp3.418 atau menjadi Rp2.132.535,02, Adapun, upah minimum itu menjadi
batas terendah upah bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun, 'Sedangkan bagi
pekerja di atas satu tahun harus melalui penghitungan struktur dan skala Upah, dengan
memperhatikan minimal inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi.

Bupati Batang, Wihaji menyatakan akan mempertemukan pihak serikat pekerja dengan Apindo
serta Disnaker. Sehingga tuntutan dari serikat pekerja bisa ditampung oleh semua pihak. "Saya
sudah perintahkan kepala Disnaker untuk mempertemukan antara SPSI dan Apindo yang
difasilitas Pemkab;' katanya.

Bupati Wihaji juga memahami apa yang menjadi asiprasi para pekerja. Namun, menurumya
harus ada komunikasi terlebih dabulu, dan setelah itu baru diputuskan. "Kalau sudah ada
kesepakatan antar Apindo dan SPSI baru kami putuskan untuk kemudian membuat surat turunan
dari Gubernur Jateng" tandasnya. (fel)

caption:

AUDIENSI - Bupati Batang Wihaji saat memimpin audiensi serikat pekerja di Ruang Abirawa,
Pemkab Batang, Rabu (8/12/2021).

298