Page 294 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2021
P. 294

Judul               8 Provinsi Tetapkan UMK 2022 Tak Sesuai PP Pengupahan, Mana Saja?
                Nama Media          liputan6.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://www.liputan6.com/bisnis/read/4732205/8-provinsi-tetapkan-
                                    umk-2022-tak-sesuai-pp-pengupahan-mana-saja
                Jurnalis            Tira Santia
                Tanggal             2021-12-09 11:00:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif



              Ringkasan

              Saat ini Upah Minimum Kabupaten/Kota sedang menjadi perbincangan. Lantaran kalangan buruh
              menolak Penetapan Upah Minimum Kabupaten atau Kota atau UMK 2022 yang dianggap tidak
              sesuai.  Bahkan  mereka  pun  melakukan  aksi  mogok  kerja  dan  demo  ke  jalan.  Bahkan  kini
              diperparah dengan masalah yang semakin pelik setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi
              bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja cacat
              formil karena pembentukannya bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah juga menyatakan
              bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.



              8 PROVINSI TETAPKAN UMK 2022 TAK SESUAI PP PENGUPAHAN, MANA SAJA?

              Jakarta  Saat  ini  Upah  Minimum  Kabupaten/Kota  sedang  menjadi  perbincangan.  Lantaran
              kalangan buruh menolak Penetapan Upah Minimum Kabupaten atau Kota atau UMK 2022 yang
              dianggap tidak sesuai. Bahkan mereka pun melakukan aksi mogok kerja dan demo ke jalan.

              Bahkan kini diperparah dengan masalah yang semakin pelik setelah adanya putusan Mahkamah
              Konstitusi bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja
              cacat  formil  karena  pembentukannya  bertentangan  dengan  UUD  1945.  Mahkamah  juga
              menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

              Sebab, ada beberapa upah minimum kabupaten /kota yang kenaikannya tidak sesuai dengan PP
              36/2021 yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
              Cipta Kerja yang mengubah rumus perhitungan upah buruh yang sebelumnya diatur dalam PP
              Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

              Berikut daftar beberapa upah minimum Kabupaten/Kota tahun 2022 yang mengalami kenaikan
              tidak sesuai PP 36 tahun 2021, berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan yang dikutip
              Liputan6.com, Kamis (9/12/2021).

              1. Sumatera Utara - Deli Serdang Rp 3.188.592 Seharusnya tidak ada kenaikan, namu naik Rp
              70.000 atau 2,24 persen dari UMK tahun 2021 Rp 3.118.592.

                                                           293
   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298   299