Page 293 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2021
P. 293

Judul               Pemkab Pringsewu dan BP2MI Jalin Kerjasama
                Nama Media          rri.co.id
                Newstrend           Perlindungan PMI
                Halaman/URL         https://rri.co.id/bandar-lampung/daerah/1286695/pemkab-pringsewu-
                                    dan-bp2mi-jalin-kerjasama
                Jurnalis            Niken Wulandari
                Tanggal             2021-12-09 11:00:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 10.000.000
                News Value          Rp 30.000.000
                Kategori            Ditjen Binapenta, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Ringkasan

              Pemerintah Kabupaten Pringsewu dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia melakukan
              kerjasama.  Kerjasama  tersebut  meliputi  masalah  penempatan  serta  perlindungan  terhadap
              pekerja  migran  dari  Kabupaten  Pringsewu.  Nota  kesepakatan  kerjasama  kedua  belah  pihak
              ditandatangani oleh Bupati Pringsewu Sujadi dan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran
              Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani di Jakarta, Rabu (8/12/21).


              PEMKAB PRINGSEWU DAN BP2MI JALIN KERJASAMA

              Pemerintah Kabupaten Pringsewu dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia melakukan
              kerjasama.  Kerjasama  tersebut  meliputi  masalah  penempatan  serta  perlindungan  terhadap
              pekerja  migran  dari  Kabupaten  Pringsewu.  Nota  kesepakatan  kerjasama  kedua  belah  pihak
              ditandatangani oleh Bupati Pringsewu Sujadi dan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran
              Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani di Jakarta, Rabu (8/12/21).

              Dalam  rilis  yang  diterima  RRI  pada  Kamis  (09/12/2021),  Kepala  BP2MI  Benny  Rhamdani
              mengatakan  tanggungjawab  penanganan  pekerja  migran  sejatinya  bukan  hanya  oleh
              pemerintah  pusat,  namun  juga  menjadi  tanggungjawab  pemerintah  daerah,  mulai  provinsi,
              kabupaten/kota bahkan desa.

              "Hal ini sudah diatur melalui Undang-undang No.18 Tahun 2017", kata Benny.

              Oleh karena itu, menurutnya perlu dan pentingnya dukungan, kolaborasi atau kerjasama yang
              sinergis antara BP2MI dengan berbagai pemangku kepentingan, diantaranya dengan pemerintah
              daerah.

              "Dengan  adanya  peran  pemerintah  daerah,  diharapkan  dapat  membantu  mengurangi  atau
              menghindari  penempatan  pekerja  migran  non-prosedural,  sekaligus  terciptanya  pelindungan
              bagi para pekerja migran Indonesia, khususnya dari daerah setempat", harapnya. (*/ Isnanto
              Hapsara).



                                                           292
   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298