Page 69 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2021
P. 69
Ringkasan
Pemerintah Indonesia menyatakan nota kesepahaman (MoU) dengan Malaysia tentang
perlindungan pekerja migran bakal menekan kasus kekerasan yang menimpa tenaga kerja
Indonesia di negara itu. Kesepakatan tersebut diklaim bakal menjadi payung hukum
perlindungan pekerja migran Indonesia, terutama yang berada di sektor domestik seperti pekerja
rumah tangga. Namun aktivis buruh migran ragu kesepakatan itu akan benar-benar mencegah
tenaga kerja asal Indonesia terhindar dari kekerasan majikan.
INDONESIA DAN MALAYSIA GAGAS KESEPAKATAN SOAL PERLINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN, TAPI 'KEKERASAN MASIH BISA TERUS TERJADI'
Pemerintah Indonesia menyatakan nota kesepahaman (MoU) dengan Malaysia tentang
perlindungan pekerja migran bakal menekan kasus kekerasan yang menimpa tenaga kerja
Indonesia di negara itu.
Kesepakatan tersebut diklaim bakal menjadi payung hukum perlindungan pekerja migran
Indonesia, terutama yang berada di sektor domestik seperti pekerja rumah tangga. Namun
aktivis buruh migran ragu kesepakatan itu akan benar-benar mencegah tenaga kerja asal
Indonesia terhindar dari kekerasan majikan.
Pengawasan dan kemauan politik yang rendah dituding membuat pekerja migran Indonesia
selalu berada dalam posisi yang rentan. Kesepakatan penempatan dan perlindungan pekerja
migran antara Indonesia dan Malaysia sudah berakhir sejak 2016.
Pembaruan kesepakatan ini belakangan terus dibahas, termasuk oleh pimpinan tertinggi kedua
negara November lalu. Pembahasan nota kesepahaman ini sekarang sudah mencapai tahap
akhir, kata Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri Kemnaker, Rendra.
Menurutnya sejumlah poin krusial akan dimasukkan dalam kesepakatan itu, termasuk
pengawasan perlakuan terhadap pekerja migran di Malaysia.
"Semua hal sudah oke, antara lain penempatan tenaga kerja harus melalui satu jalur dan
pekerjaan harus disesuaikan dengan kualifikasi tenaga kerja. Yang belum adalah batas minimal
gaji," ujar Rendra.
"Nanti juga akan dibuat tim yang bertemu tiga bulan sekali untuk mengevaluasi pelaksanaannya.
"Masing-masing negara harus mengawasi apakah ada pelanggaran terkait besaran upah, paspor
yang ditahan majikan, hari libur, hingga akses komunikasi," ucapnya.
Untuk mencegah pengawasan yang bersifat satu arah, Rendra menyebut Indonesia
mengusulkan agar setiap pekerja migran diberi hak melaporkan pelanggaran yang dilakukan
majikan mereka.
Pembahasan kesepakatan soal perlindungan pekerja migran ini mencuat bersamaan dengan
kasus kematian Adelina Lisao, tenaga kerja asal Nusa Tenggara Timur di Penang, Malaysia.
Dalam persidangan tingkat bawah, September lalu, majikan Adelina, Ambika Shan, dibebaskan
dari dakwaan melakukan kekerasaan yang berujung kematian.
Rabu (09/12) kemarin, dalam proses banding di tingkat Mahkamah Persekutuan atau lembaga
peradilan tertinggi di Malaysia, kasus ini kembali disidangkan.
68
