Page 84 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 AGUSTUS 2021
P. 84
Judul Driver Ojol Minta Kemenhub Kaji Ulang Rencana Pemberian BLT
Pekerja Transportasi
Nama Media bisnis.com
Newstrend BLT BPJS Ketenagakerjaan
Halaman/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20210809/98/1427821/driver-ojol-
minta-kemenhub-kaji-ulang-rencana-pemberian-blt-pekerja-
transportasi
Jurnalis Rahmi Yati
Tanggal 2021-08-09 17:28:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Sekretaris Jenderal Perkumpulan Armada Sewa (PAS Indonesia) Wiwit Sudarsono meminta
Kementerian Perhubungan mengkaji ulang rencana pemberian bantuan langsung tunai bagi para
tenaga kerja angkutan moda jalan dan mitra transportasi darat. Pasalnya, dalam rencana yang
masih dibahas bersama Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Keuangan itu,
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengecualikan pekerja transportasi daring lantaran
tidak masuk kategori pekerja penerima upah.
DRIVER OJOL MINTA KEMENHUB KAJI ULANG RENCANA PEMBERIAN BLT PEKERJA
TRANSPORTASI
JAKARTA--Sekretaris Jenderal Perkumpulan Armada Sewa (PAS Indonesia) Wiwit Sudarsono
meminta Kementerian Perhubungan mengkaji ulang rencana pemberian bantuan langsung tunai
bagi para tenaga kerja angkutan moda jalan dan mitra transportasi darat.
Pasalnya, dalam rencana yang masih dibahas bersama Kementerian Ketenagakerjaan dan
Kementerian Keuangan itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengecualikan pekerja
transportasi daring lantaran tidak masuk kategori pekerja penerima upah.
"Kami berharap kepada pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan untuk dapat
mempertimbangkan kebijakan tersebut," katanya kepada Bisnis, Senin (9/8/2021).
Wiwit juga mengaku bingung dengan keputusan Kemenhub yang mengecualikan pekerja
transportasi berbasis aplikasi dari bantuan tersebut. Sebab menurutnya, sebagai pekerja
nonpenerima upah, pengemudi ojek online (ojol) dan taksi online patut dijadikan prioritas.
Lebih lanjut, dia menyebut, transportasi online adalah transportasi yang sudah diakui
keberadaannya dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Nomor 118/2018 oleh Kementerian
Perhubungan. Selain itu, mereka juga sudah mengikuti aturan sesuai regulasi yang ditetapkan.
83
