Page 85 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 AGUSTUS 2021
P. 85

"Jadi seharusnya Kemenhub memberikan prioritas bantuan langsung tunai tersebut kepada kami
              para  pekerja  nonpenerima  upah,  karena  kami  harus  berjuang  sendiri  mencari  nafkah  untuk
              menghidupi keluarga dan membayar angsuran kredit kendaraan," imbuhnya.

              Terpisah,  Ketua  Institut  Studi  Transportasi  (Instran)  Darmaningtyas  menilai,  keputusan
              Kemenhub itu sudah tepat mengingat selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat
              (PPKM), pekerja di sektor angkutan darat beroperasi dengan terbatas.

              "Saya  sepakat.  Pekerja  angkutan  online  kan  boleh  beroperasi  pada  saat  PPKM,  tapi  kalau
              transportasi umum terutama yang AKAP tidak boleh," sebutnya.

              Menurutnya,  dibandingkan  dengan  pekerja  angkutan  darat  lainnya,  pengemudi  transportasi
              daring lebih sering mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, termasuk dari pelanggan yang
              menggunakan jasa mereka. Di sisi lain, pekerja transportasi reguler tidak memperoleh perhatian
              dari manapun.

              "Lagi pula basis datanya jelas, karena Organda [Organisasi Angkutan Darat] punya data by name
              by address . Sementara itu, pekerja transportasi online datanya bisa diperoleh dari mana, wong
              aplikatornya  saja  tidak  pernah  memberikan  data  kepada  Kemenhub  kok.  Kalau  pekerja
              transportasi online minta diberikan bantuan juga, ya berikan data by name by address kepada
              Kemenhub," sebutnya.

              Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengaku tengah membahas
              rencana pemberian bantuan langsung tunai (BLT) berupa subsidi upah dan bantuan lainnya bagi
              tenaga kerja angkutan moda jalan dan mitra transportasi darat.
              Rencana tersebut, kata Budi, masih dalam proses pembahasan bersama dengan Kementerian
              Ketenagakerjaan dan Kementerian Keuangan.

              "Saat ini kami masih berdiskusi karena bantuan subsidi upah ini hanya dapat diberikan kepada
              tenaga kerja yang menerima upah, sedangkan pada transportasi online tidak menerima upah,
              sehingga tidak termasuk dalam kategori penerima bantuan subsidi upah," ujarnya.

              Kendati begitu, Budi mengaku, akan mencari jalan keluar terkait bantuan seperti apa yang tepat
              bagi pengemudi transportasi online dan bagaimana persyaratannya untuk menerima bantuan
              dari Kemensos.































                                                           84
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90