Page 103 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2020
P. 103
Krishna menghimbau agar seluruh pemberi kerja ataupun pengusaha mematuhi regulasi yang
telah ditetapkan terkait pemberdayaan disabilitas, sesuai dengan Undang undang Nomor 8 tahun
2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 53 ayat 1 bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah,
BUMN, dan BUMD wajib mempekerjakan 2% difabel dari jumlah pegawai.
Sementara pada ayat 2 pasal yang sama menyebutkan perusahaan swasta wajib mempekerjakan
paling sedikit 1% dari total pegawai. Selain itu juga sebaiknya pemberdayaan CSR ( Corporate
Social Responsibility ) dari pengusaha kepada penyandang disabilitas perlu ditingkatkan agar
dapat memperbaiki ekosistem ekonomi komunitas disabilitas.
Tidak lupa pula dirinya mengingatkan bahwa perlindungan jaminan sosial adalah hak seluruh
warga negara yang dijamin undang-undang. Maka sudah sewajarnya kita mematuhi dan
memastikan perusahaan dan pekerja kita telah terlindungi oleh program BPJAMSOSTEK, agar
tenang dalam bekerja dan kesejahteraan pekerja pun terjamin.
Sementara itu, dalam keterangannya, Deputi Direktur BPJAMSOSTEK Wilayah DKI Jakarta, Cotta
Sembiring menjelaskan kegiatan webinar yang juga diikuti oleh beberapa perusahaan peserta ini
diharapkan dapat mendorong pemberi kerja atau badan usaha agar
mempekerjakan/memberikan kesempatan kepada para penyandang disabilitas ini, jelasnya.
"Terutama bagi penyandang disabilitas yang sudah di- reskiling oleh BPJAMSOSTEK melalui
program JKK RTW supaya lebih diberikan kesempatan bekerja kembali, karena penyandang
disabilitas ini sudah dibekali kemampuan di lembaga/balai latihan kerja milik pemerintah maupun
swasta yang bekerja sama dengan BPJAMSOSTEK," ujar Cotta. (RO/OL-09).
102
