Page 118 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2020

tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021 pada Masa Pandemi COVID-19. Kementerian
Ketenagakerjaan beralasan kebijakan tersebut merupakan akibat kondisi perekonomian dan
perusahaan yang tertekan karena adanya pandemi.

Head of Research Team Mirae Asset Sekuritas, Hariyanto Wijaya, menyayangkan kebijakan
tersebut. Menurut dia, upah yang stagnan akan membuat konsumsi rumah tangga tidak
maksimal di 2021. Padahal, perekonomian Indonesia sempat anjlok karena konsumsi domestik
yang terguncang akibat pandemi COVID-19.

"UMP relatif stagnan. Ini membuat consumption domestik tidak maksimal untuk 2021. Semua
provinsi telah menetapkan kenaikan UMP 0 persen. Hanya 5 provinsi yang menetapkan kenaikan
yaitu Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan," ujar Hariyanto
dalam Webinar Investasi - Prospek Ekonomi 2021 & Dampak Omnibus Law Terhadap Industri
Mirae Asset Sekuritas, Selasa (8/11).

Seperti diketahui pada kuartal II dan II tergerus karena lesunya konsumsi rumah tangga.
Lesunya konsumsi domestik ini disebabkan karena para pekerja telah mengalami banyak
tekanan.

Salah satunya besaran upah atau gaji yang dipotong oleh perusahaan atau pemberi kerja.
Hariyanto menjelaskan, berdasarkan data BPS per Agustus 2020, upah pekerja di Indonesia
menurun 5 persen secara year on year.

Meski demikian, Hariyanto mengatakan pihaknya cukup optimistis bahwa penurunan upah ini
akan kembali normal di tahun depan seiring dengan aktivitas ekonomi Indonesia yang mulai
pulih.

Hariyanto berharap, kembalinya tingkat upah ke level normal bisa menggantikan tidak adanya
kenaikan di tahun depan. Hal tersebut juga diharapkan bisa mendorong konsumsi domestik.
Ditambah adanya perbaikan dalam tingkat mobilitas masyarakat.
"Kami percaya tahun depan pemotongan gaji ini akan kembali ke normal ke 100 persen sehingga
ini mensupport konsumsi domestik 2021. Selain itu terjadi perbaikan confident dalam mobilitas
yang diharapkan juga men- support konsumsi domestik," ujarnya.

117