Page 206 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2020
P. 206
dan advokasi. Semua itu harus dilakukan karena keterbatasan jangkauan pemerintah. Apalagi
jika mereka bekerja di daerah terpencil atau perkebunan, seperti di Sabah, Malaysia.
"Bagaimana negara sampai di situ. Peningkatan kualitas pendidikan adalah kemampuan
berserikat. Kami lihat paguyuban di Malaysia itu teman-teman dekat tenaga kerja Indonesia
(TKI) ketika ada masalah," ujarnya dalam diskusi daring dengan tema "Pencegahan Penyiksaan
Buruh Migran Indonesia di Malaysia", Selasa (8/12/2020).
Institute Ecosoc Right mengklaim sudah lama memberikan masukan ini kepada pemerintah.
Berdasarkan riset, negara harus memberi peran yang luas kepada organisasi buruh. Serikat ini
harus diperlakukan sebagai mitra negara.
Perlidungan terhadap BMI, menurut Palupi, dapat dilakukan dengan sistem informasi,
mekanisme pengaduan, dan penanganan yang efektif. "Ini negara harus bekerja sama dengan
masyarakat, baik di dalam maupun luar negeri. Itu bisa dengan paguyuban. Mereka sudah
banyak paguyuban sesuai daerah asal," tuturnya.
Dia memaparkan pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap agen-agen tenaga kerja.
Tentu berani menerapkan sanksi yang tegas.
"Gimana mau menindak, pengawasan tidak ada. Di dalam negeri saja sangat minim. Apalagi di
sektor migran yang begitu banyak celah. Absennya pengawasan terhadap agen ini membuat
mudahnya perdagangan orang," pungkasnya.
(Klik ini untuk ikuti survei SINDOnews tentang Calon Presiden 2024) (muh).
205
