Page 214 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2020
P. 214
Di mana dalam regulasi tersebut, khususnya pasal 53 ayat 1 disebut kan bahwa Pemerintah,
Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD wajib mempekerjakan 2 persen difabel dari jumlah
pegawai.
Sementara pada ayat 2 pasal yang sama menyebutkan perusahaan swasta wajib mempekerjakan
paling sedikit 1% dari total pegawai.
Selain itu juga sebaiknya pemberdayaan CSR (Corporate Social Responsibility) dari pengusaha
kepada penyandang disabilitas perlu ditingkatkan agar dapat memperbaiki ekosistem ekonomi
komunitas disabilitas.
Hal tersebut terungkap dalam Web Seminar (Webinar) memperingati Hari Disabilitas
Internasional bertajuk "Mewujudkan Pekerja Disabilitas yang Inklusi Dengan Program Kembali
Kerja" yang diselenggarakan BPJamsotek, Selasa (8/12/2020).
Direktur Pelayanan BPJamsotek Krishna Syarif berpesan kepada seluruh masyarakat agar momen
webinar peringatan Hari Disabilitas Internasional ini dijadikan sarana untuk lebih berpikiran
terbuka terhadap hak para penyandang disabilitas, meningkatkan kesadaran publik, dan
pemahaman serta penerimaan terhadap penyandang disabilitas. "Kepada para stakeholder dan
perusahaan peserta agar mendukung semaksimal mungkin upaya pemberdayaan pekerja
penyandang disabilitas," ujarnya.
Tidak lupa pula Krishna mengingatkan bahwa perlindungan jaminan sosial adalah hak seluruh
warga negara yang dijamin oleh Undang undang. Maka sudah sewajarnya kita mematuhi dan
memastikan perusahaan dan pekerja kita telah terlindungi oleh program BPJamsotek, agar
tenang dalam bekerja dan kesejahteraan pekerja pun terjamin.
Pada kesempatan webinar kali ini sekaligus juga diluncurkan logo JKK RTW sebagai simbol
harapan inklusifitas disabilitas di Indonesia. Direktur Utama BPJamsotek Agus Susanto
berkesempatan membuka kegiatan dan menyambut para peserta serta narasumber yang
terlibat.
Tampak di antara para narasumber Angkie Yudistia yang merupakan Staf Khusus Presiden
sekaligus juru bicara kepresidenan bidang sosial.
Menurut Agus pemahaman, kesadaran dan empati masyarakat sangat penting untuk semakin
ditingkatkan, mengingat para penyandang disabilitas juga memiliki hak dan kewajiban yang
setara sebagai Warga Negara Indonesia. "BPJamsotek berkomitmen untuk terus mendukung
upaya pemerintah dalam melakukan transformasi disabilitas, dari yang sebelumnya Charity
Based Approach menjadi Human Right Based Approach melalui jaminan sosial, khususnya
program JKK RTW (Jaminan Kecelakaan Kerja Return To Work)," imbuhnya.
BPJamsotek sebagai badan hukum publik tengah gencar memberikan sosialisasi dan edukasi
kepada masyarakat melalui webinar yang diselenggarakan terutama pada masa-masa awal
pandemi.
Kegiatan seperti ini merupakan sarana bagi BPJamsostek agar tetap berinteraksi dengan peserta
dan pemangku kepentingan. Pemanfaatan teknologi seperti ini terus dilakukan BPJamsostek agar
masyarakat tetap mendapatkan informasi terkini dan engage dengan BPJamsotek, tentunya juga
merupakan bentuk empati dari BPJamsostek kepada peserta yang dilakukan dalam bentuk
komunikasi interaktif.
Selain itu BPJamsostek juga memanfaatkan teknologi untuk memberikan layanan terbaik dan
berusaha terus adaptif terhadap kebutuhan peserta.
213
