Page 30 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2020
P. 30
"Sungkan lah, nanti dikira banyak mau, ga rajin lah. Apalagi disuruh sama bos langsung ini,"
ujarnya kepada CNNIndonesia.com.
Meski tak mendapat uang lembur sesuai dengan kebijakan pemerintah, Kiki tak mau
mempermasalahkan. Pasalnya, ia tak mau dicap sebagai karyawan yang 'sulit'.
Padahal, pemerintah lewat Kementerian Ketenagakerjaan mewajibkan pengusaha membayar
upah lembur kepada pekerja yang bekerja pada hari ini yang bertepatan dengan pemilihan
kepala daerah (Pilkada).
Kewajiban itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor
M/14/HK.04/XII/2020 tentang Hari Libur Bagi Pekerja/Buruh Pada Hari Pemungutan Suara
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota Tahun 2020.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut hal ini sejalan dengan Keputusan Presiden
Nomor 22 Tahun 2020 yang menetapkan 9 Desember 2020 sebagai hari libur nasional.
"Enggak ada (uang lembur), paling uang makan sama ongkos transportasi," jawab Kiki pelan.
Alasan lainnya, Kiki mau mengamankan pekerjaannya dari ancaman PHK. Ia tak ingin jadi
karyawan yang dilepas perusahaan.
Sejak pandemi, ia bilang banyak proyek yang ditunda sehingga mau tak mau perusahaan
melakukan PHK sejak pertengahan tahun. Berusaha melihat sisi positifnya, Kiki pun manut saja
tak banyak menuntut.
"Ya udah lah, disyukuri saja masih bisa kerja mah," katanya pasrah.
Kisah tak jauh berbeda pun dialami oleh Raniya (24). Dia mengirim chat Whatsapp kepada
beberapa rekan kerjanya sebelum berangkat kerja.
Raniya merupakan karyawan di salah satu supermarket di kawasan Bekasi. Mendengar kabar
beberapa staff diliburkan hari ini, ia kian yakin akan menerima upah lembur.
Meski tak mendapat kepastian dari HRD tempatnya bekerja, berdasarkan pengalamannya,
biasanya upah lembur diberikan jika staff yang masuk tak penuh.
Jika situasi mendukung, Raniya berencana akan bertanya kepada atasannya atas kepastian itu.
Namun, ia tahu apapun jawabannya, ia tak akan bisa banyak protes.
Dia sudah mengalami pemotongan gaji sejak April lalu, Raniya sebetulnya tak mau banyak
berharap karena perusahaan bisa saja menggunakan alasan pandemi untuk tak membayarkan
haknya.
"Kalau kepikiran nanya ada cuma lihat situasi saja sih kebetulan masuknya shift- shift- an, jadi
paling kalau staff pada off berarti hitungannya lembur," ujarnya.
Seperti yang diketahui, hari ini ditetapkan sebagai libur nasional karena sejumlah daerah
menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
29
