Page 32 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2020
P. 32
INDEF: LIBUR PILKADA SERENTAK TAK BERDAMPAK BESAR KE PEREKONOMIAN
Indonesia menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 yang jatuh pada
hari ini, Kamis (9/12). Pemerintah pun memberlakukan hari libur untuk memberikan kesempatan
kepada pekerja atau buruh untuk menggunakan hak suaranya dalam perayaan pesta demokrasi.
Namun, Ekonom sekaligus Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef),
Bhima Yudhistira Adhinegara menilai, libur Pilkada serentak tahun ini tak berdampak signifikan
terhadap geliat ekonomi. Mengingat pesta demokrasi kali ini masih dihantui oleh penyebaran
virus Covid-19.
"Libur Pilkada serentak ini dampaknya tidak besar bagi ekonomi. Apalagi ada kenaikan kasus
Covid-19 dalam seminggu terakhir, sehingga orang masih tertahan untuk melakukan kegiatan
sosial ekonominya walau libur," keras dia saat dihubungi Merdeka.com, Rabu (9/11).
Bhima mengatakan, keputusan masyarakat untuk lebih memilih tinggal di rumah dalam libur
Pilkada tahun ini sangat beralasan. Salah satunya untuk menghindari kerumunan karena berisiko
sebagai media penularan virus mematikan asal China itu.
"Kondisi ini berbeda dengan libur pilkada saat normal. Di mana masyarakat banyak
menghabiskan waktu untuk melakukan aktivitas sosial ataupun ekonomi, misalnya berbelanja
atau berwisata," terangnya.
Selain itu, Bhima menilai lesunya geliat ekonomi pada libur Pilkada serentak kali ini akibat belum
membaiknya daya beli masyarakat dampak pandemi Covid-19. Alhasil masyarakat masih
menahan tingkat konsumsi. "Daya beli yang sedang turun ini mengakibatkan konsumsi juga di
rem walau ada libur Pilkada. Kan hotel sepi dan mal juga masih sepi. Biasanya penuh saat libur
pilkada kan," tutupnya.
Keputusan Menaker
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengingatkan para pengusaha agar
memberikan kesempatan kepada pekerja atau buruh untuk menggunakan hak suaranya saat
Pilkada nanti. Namun demikian, pekerja harus tetap menerapkan protokol kesehatan secara
ketat.
Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/14/HK.04/XII/2020
tentang Hari Libur Bagi Pekerja/Buruh Pada Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020,
tertanggal 7 Desember 2020. Surat ini ditujukan bagi Para Gubernur di seluruh Indonesia.
"Bagi pekerja atau buruh yang daerahnya melaksanakan Pilkada dan harus bekerja pada hari
pemungutan suara, maka pengusaha mengatur waktu kerja sedemikian rupa agar pekerja atau
buruh dapat menggunakan hak pilihnya," kata Ida Fauziyah dalam keterangannya, Senin (7/12).
Menaker menambahkan, bagi pekerja atau buruh yang bekerja pada hari pemungutan suara,
maka berhak atas upah kerja lembur dan hak-hak lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
"Begitupun dengan pekerja atau buruh yang daerahnya tidak melaksanakan Pilkada dan tetap
harus masuk kerja, maka pelaksanaan hak-haknya sama, yakni berhak atas upah kerja lembur
dan hak-hak lainnya,” ujarnya.
31
