Page 36 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2020
P. 36
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mewajibkan pengusaha membayar upah
lembur kepada pekerja yang masuk pada hari Pilkada 2020.
Keputusan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor
M/14/HK.04/XII/2020 tentang Hari Libur Bagi Pekerja/Buruh pada Hari Pemungutan Suara
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota Tahun 2020.
Namun demikian, Shinta menuturkan pengusaha meliburkan kegiatan operasional, sesuai
dengan arahan pemerintah.
Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo menetapkan Pilkada serentak 2020 sebagai hari libur
nasional lewat Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2020 tentang Hari Pemungutan Suara
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota Tahun 2020.
"Ya, kami meliburkan sesuai aturan pemerintah," kata Shinta.
Senada, anggota Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J. Supit juga memastikan jika
pengusaha meliburkan karyawan sesuai arahan presiden.
Namun, ia tidak menjelaskan dampak libur Pilkada serentak 2020 ini bagi operasional
perusahaan.
"Kami meliburkan karyawan," ucapnya.
Seperti diketahui, Indonesia tetap menggelar Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi covid-
19. Meski sebelumnya sempat menuai penolakan publik, sebanyak 270 daerah tetap
melaksanakan pesta demokrasi itu. Sebanyak 270 daerah itu terdiri dari 9 provinsi, 224
kabupaten, dan 37 kota.
35
