Page 54 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2020
P. 54
karenanya penting bagi kita semua untuk memastikan negara memberikan perhatian yang setara
untuk semua penyandang disabilitas," kata dia.
Sementara Direktur Pelayanan BPJamsostek, Krishna Syarif, mengatakan, melalui webinar ini,
diharapkan masyarakat memiliki pengetahuan mengenai ragam disabilitas sekaligus upaya
menghindari terjadinya tindakan diskriminatif bagi para penyandang disabilitas.
Selain itu, juga untuk menumbuhkan empati dan kepedulian masyarakat, memaksimalkan peran
kesehatan dan keselamatan kerja (K3)), serta menciptakan sinergi yang harmonis dengan
stakeholder dalam menciptakan ekosistem yang mendukung penyandang disabilitas.
Krishna mengatakan, masyarakat harus memperingati Hari Disabilitas Internasional ini dijadikan
sarana untuk lebih berpikiran terbuka terhadap hak para penyandang disabilitas, meningkatkan
kesadaran publik, dan pemahaman serta penerimaan terhadap penyandang disabilitas.
Lebih spesifik, Krishna menyampaikan kepada para stakeholder dan perusahaan peserta agar
mendukung semaksimal mungkin upaya pemberdayaan pekerja penyandang disabilitas.
Pada kesempatan webinar kali ini sekaligus juga diluncurkan logo JKK RTW sebagai simbol
harapan inklusivitas disabilitas di Indonesia.
Senada dengan Krishna, Angkie Yudistia mengatakan pemerintah telah menerbitkan PP Nomor
70 tahun 2019 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan,
Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang bertujuan untuk memastikan
terwujudnya ekonomi inklusif.
Menurut Angkie, penyandang Disabilitas memiliki skill-set yang baik dalam beradaptasi,
khususnya menggunakan teknologi. "Jadi perusahaan dengan mekanisme kerja remote working,
digital dan atau telemarketing sangat mungkin untuk mempekerjakan penyandang disabilitas,"
kata dia.
Krishna menghimbau agar seluruh pemberi kerja ataupun pengusaha mematuhi regulasi yang
telah ditetapkan terkait pemberdayaan disabilitas, sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 tahun
2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 53 ayat 1 bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah,
BUMN, dan BUMD wajib mempekerjakan 2% difabel dari jumlah pegawai.
Sementara pada ayat 2 pasal yang sama menyebutkan perusahaan swasta wajib mempekerjakan
paling sedikit 1% dari total pegawai.
Selain itu juga sebaiknya pemberdayaan CSR ( Corporate Social Responsibility ) dari pengusaha
kepada penyandang disabilitas perlu ditingkatkan agar dapat memperbaiki ekosistem ekonomi
komunitas disabilitas.
Tidak lupa pula dirinya mengingatkan bahwa perlindungan jaminan sosial adalah hak seluruh
warga negara yang dijamin oleh undang-undang.
"Maka sudah sewajarnya kita mematuhi dan memastikan perusahaan dan pekerja kita telah
terlindungi oleh program BPJamsostek, agar tenang dalam bekerja dan kesejahteraan pekerja
pun terjamin," kata dia.
Sumber:BeritaSatu.com.
53
