Page 56 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2020

konsumsi, khususnya oleh kalangan menengah atas. Maka, dipastikan pesta demokrasi ini tidak
membawa dampak besar bagi proses pemulihan ekonomi nasional.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mengatakan bagi pekerja/buruh yang bekerja
pada hari Pilkada, maka berhak atas upah kerja lembur dan hak-hak lainnya, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri
Ketenagakerjaan RI Nomor M/14/HK.04/XII/2020 tentang Hari Libur Bagi Pekerja/Buruh Pada
Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, tertanggal 7 Desember 2020.

MENAKAR EFEK PILKADA UNTUK DONGKRAK EKONOMI DI TENGAH PANDEMI
COVID-19

Sebanyak 270 daerah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah ( Pilkada ) serentak 2020.
Rinciannya 9 daerah menggelar pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur . Kemudian 37 daerah
menggelar pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Dan 224 daerah menggelarpemilihan Bupati
dan Wakil Bupati.

Namun, Ekonom sekaligus Direktur Riset CORE Indonesia, Piter Abdullah menegaskan perhelatan
Pilkada serentak pada hari ini belum mampu memperbaiki tingkat konsumsi, khususnya oleh
kalangan menengah atas. Maka, dipastikan pesta demokrasi ini tidak membawa dampak besar
bagi proses pemulihan ekonomi nasional.

"Pilkada tidak akan membuat kelompok menengah atas kembali konsumsi. Maka, perekonomian
juga belum meningkat drastis untuk pulih," tuturnya saat dihubungi Merdeka.com, Rabu (9/12).

Piter mengatakan, penyelenggaraan Pilkada di masa kedaruratan kesehatan akibat Covid-19
memaksa munculnya keterbatasan untuk melakukan aktivitas sosial maupun ekonomi.

Menyusul tingginya kekhawatiran akan aspek kesehatan oleh kelompok menengah atas. Walhasil
mereka lebih memilih menunda konsumsinya sampai pandemi ini bisa diatasi sepenuhnya.

"Selama masih ada pandemi kelompok menengah atas masih khawatir akan kesehatan mereka.
Sehingga mengurangi aktivitas sosial ekonomi maka konsumsi tetap akan menurun, demikian
juga perekonomian," terangnya.

Untuk itu, dia meminta pemerintah dan otoritas terkait lebih ketat dalam melakukan pengawasan
penerapan protokol kesehatan pada seluruh rangkaian kegiatan Pilkada di seluruh wilayah
Indonesia. Tujuannya untuk menekan penyebaran virus Covid-19 juga memperbaiki tingkat
kepercayaan masyarakat untuk kembali melakukan aktivitas sosial ataupun ekonomi di masa
kedaruratan kesehatan ini.
"Apalagi, selama ini tingkat konsumsi utamanya digerakkan oleh kelompok menengah atas.
Khususnya untuk barang-barang bersifat sekunder dan tersier," ucap Piter mengakhiri.

Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama KSP, Donny Gahral Adian mengklaim persiapan Pilkada yang
akan berlangsung pada 9 Desember 2020 sudah siap. Apalagi di tengah pandemi Covid-19 dia
menilai seluruh persiapan sudah dilakukan.

"Saya kira sudah lebih dari siap. Semua persiapan sudah dilakukan. Protokol kesehatan yang
menjadi acuan utama juga sudah dilaksanakan," kata Donny saat dihubungi, Selasa (8/12).

Dia juga berharap Pilkada nanti akan lebih baik. Sehingga tidak ada persoalan yang ada di
lapangan.

55