Page 62 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2020
P. 62
Realitasnya, banyak pekerja tidak mendapatkan hak uang pesangon saat terjadi PHK. Uang
pesangon pekerja tidak dibayarkan karena dananya tidak tersedia. Itulah titik krusial uang
pesangon. Bukan di regulasi tapi di kepatuhan terhadap aturan.
Oleh karena itu, UU Cipta Kerja yang baru seharusnya pemerintah fokus pada upaya
implementasi pendanaan dan pembayaran pesangon. Apakah setiap pengusaha atau
perusahaan sudah benar-benar mendanakan uang pesangon? Karena bila tidak, pesangon akan
tetap jadi momok bagi pekerja dan selalu jadi masalah yang tidak kunjung selesai.
Soal kepatuhan pengusaha dalam membayar pesangon pekerja yang di-PHK menjadi penting
ditegakkan di UU Cipta Kerja. Data Kementerian Ketenagakerjaan pada 2019 menyebutkan
hanya 27% pengusaha yang memenuhi pembayaan kompensasi sesuai dengan ketentuan UU
13/2003. Sisanya 73% tidak melakukan pembayaran kompensasi PHK sesuai dengan UU
Ketenagakerjaan.
Bahkan laporan World Bank yang mengutip data Survei Angkatan Kerja Nasional BPS 2018
menyatakan 66% pekerja sama sekali tidak mendapat pesangon sesuai aturan, 27% pekerja
menerima pesangon kurang dari yang seharusnya diterima, dan 7% pekerja yang menerima
pesangon sesuai dengan ketentuan.
Dengan kondisi tersebut, upaya yang harus dilakukan bukan hanya memperbaiki aturan atau
regulasi. Namun sangat penting melakukan edukasi dan sosialisasi kepada pengusaha atau
pemberi kerja untuk patuh dalam pembayaran pesangon pekerja sesuai ketentuan yang berlaku.
UIJ Cipta Kerja seharusnya mampu menjadi solusi dari masalah pesangon sehingga memberikan
kepastian pembayaran pesangon bagi pekerja di sektor apapun.
Sekali lagi, pesangon adalah kewajiban pengusaha. Cepat atau lambat, pesangon harus
dibayarkan. Maka, UU Cipta Kerja memang pantas hadir untuk menata aturan ketenagakerjaan
di bumi Indonesia menjadi lebih baik. Regulasi memang penting namun kepatuhan merya-lankan
aturan jauh lebih penting.
Dengan begitu, UU Cipta Kerja bakal mampu meningkatkan iklim usaha yang kondusif,
menciptakan lapangan kerja baru, dan memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Tanpa
mengabaikan hak-hak pekerja yang semestinya. ES
Syarifudin Yunus,
Direktur Eksekutif Perkumpulan Dana Pensiun Lembaga Keuangan
61
