Page 76 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2020
P. 76
Judul Airlangga: UU Ciptaker Beri Perhatian pada Sektor Usaha
Nama Media republika.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://republika.co.id/berita/ql1lnj330/airlangga-uu-ciptaker-beri-
perhatian-pada-sektor-usaha
Jurnalis Bilal Ramadhan
Tanggal 2020-12-09 05:40:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Sebelumnya, pelaku
Usaha Mikro dan Kecil (UMK) hingga pelaku usaha menengah dan besar mengalami kesulitan
untuk mendapat perizinan, memulai kegiatan usaha, bahkan sulit untuk mengembangkan usaha
yang telah ada
neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Untuk usaha dengan
Risiko Rendah cukup dengan pendaftaran (NIB), sedangkan untuk usaha Risiko Menengah
dengan Sertifikat Standar, dan yang mempunyai Risiko Tinggi dengan izin, termasuk AMDAL
neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Pemerintah juga
mempermudah UMK untuk membentuk PT (PT Perseorangan) yang tentu sangat mudah dan
murah. Dengan UMK berbadan hukum, akses untuk mendapatkan pembiayaan dan pasar akan
sangat terbuka, sehingga UMK bisa berkembang dengan baik dan naik kelas
positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Terutama dari para
pelaku usaha, asosiasi usaha, praktisi, akademisi, pemerintah daerah dan seluruh komponen
masyarakat lainnya. Penyerapan aspirasi ini bertujuan untuk menyusun semua peraturan
pelaksanaan UU Cipta Kerja
Ringkasan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan banyak perhatian dan afirmasi kepada
sektor usaha. Saat membuka acara Serap Aspirasi Implementasi UU Cipta Kerja secara daring
pada Senin (7/12) di Bandung, Airlangga menjelaskan, keberadaan UU Cipta Kerja ditujukan
untuk menciptakan lapangan kerja baru melalui peningkatan investasi, termasuk mempermudah
izin berusaha.
75
