Page 79 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2020

Judul Pesangon dan Pensiun di UU Cipta Kerja
Nama Media kontan.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://analisis.kontan.co.id/news/pesangon-dan-pensiun-di-uu-cipta-
kerja
Jurnalis Sri Sayekti
Tanggal 2020-12-09 05:27:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan

Presiden telah menandatangani Undang - Undang (UU) Cipta Kerja dan diundangkan menjadi
UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kini publik menanti peraturan pemerintah (PP) yang
menjadi aturan turunannya. Salah satunya menyangkut soal pesangon pekerja.

Lalu, bagaimana kaitan pesangon di UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan program
pensiun? Karena faktanya, saat ini sudah ada pengusaha atau pemberi kerja yang
mengikutsertakan pekerja ke dalam program pensiun yang bersifat sukarela.

PESANGON DAN PENSIUN DI UU CIPTA KERJA

Presiden telah menandatangani Undang - Undang (UU) Cipta Kerja dan diundangkan menjadi
UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kini publik menanti peraturan pemerintah (PP) yang
menjadi aturan turunannya. Salah satunya menyangkut soal pesangon pekerja.
Lalu, bagaimana kaitan pesangon di UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan program
pensiun? Karena faktanya, saat ini sudah ada pengusaha atau pemberi kerja yang
mengikutsertakan pekerja ke dalam program pensiun yang bersifat sukarela.

Melalui dana pensiun, baik Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) atau Dana Pensiun Lembaga
Keuangan (DPLK). Bagaimana nasib iuran yang dibayar oleh pengusaha dalam program pensiun?
Apakah dapat dikompensasikan ( ) sebagai kewajiban pesangon pengusaha kepada pekerja di
UU Cipta Kerja? Dalam konteks ini, penting disampaikan bahwa penyusunan Peraturan
Pemerintah (PP) UU Cipta Kerja pun mengatur tentang besaran imbalan pesangon pekerja yang
dikaitkan dengan penyelenggaraan program pensiun yang bersifat sukarela.

Artinya, PP yang sedang disusun harusnya tetap mengakomodasi tentang diperkenankannya
menggunakan manfaat program pensiun yang diperoleh dari DPPK dan DPLK sebagai bagian
dari pemenuhan uang pesangon (UP), uang penghargaan masa kerja (UPMK), dan uang
penggantian hak (UPH) saat pekerja mencapai usia pensiun atau terkena pemutusan hubungan
kerja (PHK).

78