Page 86 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 DESEMBER 2020
P. 86
Judul Tak Beri Izin Pekerja Nyoblos Pilkada, Perusahaan Terancam Denda Rp
72 Juta
Nama Media liputan6.com
Newstrend Libur Dan Cuti Bersama 2020
Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4428479/tak-beri-izin-pekerja-
nyoblos-pilkada-perusahaan-terancam-denda-rp-72-juta
Jurnalis Tira Santia
Tanggal 2020-12-08 23:10:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Ida Fauziyah (Menaker) Terkait dengan perusahaan yang tidak mengikuti SE, memang
kita tidak mengatur sanksi di dalamnya
negative - Ida Fauziyah (Menaker) Begitupun dengan pekerja/buruh yang daerahnya tidak
melaksanakan Pilkada dan tetap harus masuk kerja, maka pelaksanaan hak-haknya sama, yakni
berhak atas upah kerja lembur dan hak-hak lainnya
positive - Ida Fauziyah (Menaker) Saat ini kita masih dalam situasi pandemi Covid-19. Selalu
patuhi protokol kesehatan secara ketat, agar kita tetap produktif dan aman dari Covid-19
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah mengatakan perusahaan yang tidak
memberikan izin kepada pekerja untuk menggunakan hak pilihnya di Pilkada 9 Desember 2020
besok, dapat dikenakan sanksi denda sebesar Rp 72 juta, atau ancaman pidana 2 tahun.
"Terkait dengan perusahaan yang tidak mengikuti SE, memang kita tidak mengatur sanksi di
dalamnya," kata Menaker kepada Liputan6.com, Selasa (8/12/2020).
TAK BERI IZIN PEKERJA NYOBLOS PILKADA, PERUSAHAAN TERANCAM DENDA RP
72 JUTA
Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah mengatakan perusahaan yang tidak
memberikan izin kepada pekerja untuk menggunakan hak pilihnya di Pilkada 9 Desember 2020
besok, dapat dikenakan sanksi denda sebesar Rp 72 juta, atau ancaman pidana 2 tahun.
"Terkait dengan perusahaan yang tidak mengikuti SE, memang kita tidak mengatur sanksi di
dalamnya," kata Menaker kepada Liputan6.com, Selasa (8/12/2020).
85
