Page 189 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 NOVEMBER 2020
P. 189
Ringkasan
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil resmi menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di
Jawa Barat. Dari 27 kabupaten/kota, ada 17 wilayah yang besaran UMK-nya mengalami kenaikan
dan 10 daerah tidak menaikkan UMK 2021. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
(KSPSI) Jawa Barat Roy Jinto Ferianto mengatakan pihaknya mengapresiasi apa yang sudah
dilakukan oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Pasalnya telah mengambil keputusan terkait
besara UMK sesuai rekomendasi dari daerah.
UMK 2021 CIANJUR TIDAK NAIK, BURUH MINTA RIDWAN KAMIL REVISI SK
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil resmi menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di
Jawa Barat. Dari 27 kabupaten/kota, ada 17 wilayah yang besaran UMK-nya mengalami kenaikan
dan 10 daerah tidak menaikkan UMK 2021. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
(KSPSI) Jawa Barat Roy Jinto Ferianto mengatakan pihaknya mengapresiasi apa yang sudah
dilakukan oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Pasalnya telah mengambil keputusan terkait
besara UMK sesuai rekomendasi dari daerah.
"Pertama bahwa terkait upah minimum yang ditetapkan tadi malam terhadap kabupaten/kota
yang naik sesuai rekomendasi kepala daerahnya kita mengapresiasi sikap gubernur menetapkan
itu," kata Roy via sambungan telepon, Minggu (22/11/2020).
Roy mengungkapkan, sebetulnya bukan 10 kabupaten kota yang tidak mengalami kenaikan
UMK. Melainkan, ada sembilan. Pasalnya Kabupaten Cianjur mengajukan sebesar 8 persen agar
UMK naik. "Kedua, ada beberapa persoalan terutama persoalan Kabupaten Cianjur. Kabupaten
Cianjur dalam rekomendasi terakhir adalah kenaikan 8 persen, dalam SK tidak naik dengan
alasan adanya surat dari Pjs Bupati Cianjur yang diturunkan pada Tanggal 20 November yang
mengklarifikasi rekomendasi tersebut. Itu yang dijadikan dasar oleh gubernur untuk menetapkan
UMK Cianjur tidak naik," ungkapnya.
Pihaknya tidak tahu menahu, sejak kapan surat susulan itu terbit. Padahal, menurutnya segala
keputusan terkait UMK harus dibahas oleh dewan pengupahan. "Nah surat susulan klarifikasi
tersebut, tidak diketahui dan tidak pernah dibahas oleh dewan pengupahan Provinsi Jabar pada
Tanggal 20 kemarin. Surat itu tidak pernah dibahas di dewan pengupahan tapi dijadikan dasar
untuk tidak menaikkan UMK Kabupaten Cianjur," tuturnya.
Hal tersebut, cukup disayangkan oleh Roy dan serikat pekerja Jabar dan Cianjur. "Ini menjadi
persoalan dan mengundang reaksi teman-teman buruh di Cianjur dan teman-teman buruh Jabar.
Jadi, persoalan-persoalan itu yang hari ini ada," ujarnya.
Terkait, kabupaten/kota yang tidak mengajukan kenaikan UMK, dia mempertanyakan kenapa
Ridwan Kamil tidak berani menggunakan diskresi untuk mengambil keputusan. "Khususnya
Cianjur dan beberapa kabupaten/kota yang tidak naik dan gubernur tidak menggunakan
diskresinya untuk menaikkan UMK di kabupaten/kota tersebut. Terhadap kabupaten/kota yang
sejak awal merekomendasikan tidak naik agar Pak Gubernur gunakan kewenangannya atau
diskresi untuk menaikkan UMK di kabupaten kota lain agar terwujud keadilan teman-teman
buruh yang ada di daerah yang tidak naik upah ini agar mendapatkan keadilan yang sama
dengan kenaikan UMK di tahun 2021," jelasnya.
Pihaknya meminta kepada Gubernur Jabar agar merevisi, SK penetapan UMK untuk Kabupaten
Cianjur. "Kita meminta kepada Gubernur Jabar, melakukan revisi terhadap SK UMK Kabupaten
Cianjur untuk menaikkan sesuai rekomendasi bupatinya 8 persen dari UMK 2020," ujarnya.
188
