Page 190 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 NOVEMBER 2020
P. 190

Judul               RPP Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Hampir Rampung
                Nama Media          bisnis.com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://ekonomi.bisnis.com/read/20201122/9/1320821/rpp-perizinan-
                                    berusaha-berbasis-risiko-hampir-rampung
                Jurnalis            Amanda Kusumawardhani
                Tanggal             2020-11-22 12:37:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              positive - Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian) Perizinan berusaha yang berbasis risiko akan
              memberikan kemudahan dan kepastian, sesuai arahan Bapak Presiden agar segera dilakukan
              pemangkasan perizinan berusaha, penyederhanaan prosedur perizinan dan penerapan standar
              usaha. Dengan demikian, perizinan akan lebih mudah dan cepat, dan pengawasan akan lebih
              optimal

              neutral  -  Airlangga  Hartarto  (Menko  Perekonomian)  RPP  ini  akan  mengatur  tentang  norma
              perizinan berusaha berbasis risiko dan tatacara pengawasan yang harus dijadikan referensi oleh
              semua  K/L  dan  pemda  yang  sudah  disiapkan  oleh  Kemenko  Perekonomian.  Juga  mengatur
              tentang norma pelayanan perizinan berusaha melalui sistem OSS yang disiapkan oleh BKPM,
              serta NSPK untuk masing-masing sektor yang ditetapkan oleh setiap K/L terkait



              Ringkasan

              Pemerintah  mengklaim  penyusunan  draf  Rancangan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  tentang
              Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Tatacara Pengawasan hampir rampung.

              Nantinya, PP tersebut akan menetapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam
              mengimplementasikan konsep perizinan berbasis risiko atau Risk Base Approach (RBA).

              Sudah  ada  18  K/L  yang  telah  menyelesaikan  proses  NSPK  tersebut  antara  lain  Kementerian
              Perdagangan,  Kementerian  Perindustrian,  Kementerian  Pertanian,  Kementerian  Kesehatan,
              Kementerian  Perhubungan,  Kementerian  ESDM,  Kementerian  PUPR,  Kementerian  LHK,  KKP,
              Kominfo, Pertahanan, Kementerian Agama, dan Kementerian Ketenagakerjaan.










                                                           189
   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195