Page 191 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 NOVEMBER 2020

RPP PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO HAMPIR RAMPUNG

Pemerintah mengklaim penyusunan draf Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) tentang
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Tatacara Pengawasan hampir rampung.

Nantinya, PP tersebut akan menetapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam
mengimplementasikan konsep perizinan berbasis risiko atau Risk Base Approach (RBA).

Seperti diketahui, saat ini setiap kegiatan usaha dipersyaratkan memiliki berbagai izin yang cukup
banyak untuk melakukan kegiatan usaha, tanpa mempertimbangkan skala usaha maupun
kompleksitas kegiatan usaha.

Setiap kementerian/lembaga (K/L) memiliki pola dan kebijakan yang berbeda dalam mengatur
perizinan usaha di sektornya sehingga banyak peraturan (hyper regulation) yang mengatur
tentang perizinan untuk usaha.
"Perizinan berusaha yang berbasis risiko akan memberikan kemudahan dan kepastian, sesuai
arahan Bapak Presiden agar segera dilakukan pemangkasan perizinan berusaha,
penyederhanaan prosedur perizinan dan penerapan standar usaha. Dengan demikian, perizinan
akan lebih mudah dan cepat, dan pengawasan akan lebih optimal," kata Menko Airlangga dalam
keterangan resminya, Jumat (20/11/2020).

Melalui RPP ini, pemerintah menetapkan perizinan menggunakan pendekatan berbasis risiko
untuk menetapkan jenis perizinan berusaha pada seluruh sektor usaha. Alhasil, setiap K/L dan
pemda bakal menggunakan pola yang sama yaitu pendekatan berbasis risiko dalam kebijakan
perizinan berusaha untuk bidang usaha.

Setiap K/L melakukan analisis tingkat risiko dan menetapkan tingkat risiko usaha yaitu tingkat
risiko rendah, menengah atau tinggi. Dengan demikian, proses perizinan dalam membuka usaha
di Indonesia akan menjadi lebih mudah dan cepat, serta menciptakan kepastian usaha.

RPP tentang NSPK ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang
mengatur tentang jenis perizinan berusaha untuk kegiatan usaha di semua sektor (kompilasi
pengaturan dari 18 K/L yang menjadi pembina sektor dan regulator setiap bidang usaha).

Pengelompokan bidang usaha mengacu kepada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) tahun 2020. Pengaturan dalam RPP ini juga mencakup tentang Kewenangan penerbitan
perizinan dan pelaksanaan pengawasan.
"RPP ini akan mengatur tentang norma perizinan berusaha berbasis risiko dan tatacara
pengawasan yang harus dijadikan referensi oleh semua K/L dan pemda yang sudah disiapkan
oleh Kemenko Perekonomian. Juga mengatur tentang norma pelayanan perizinan berusaha
melalui sistem OSS yang disiapkan oleh BKPM, serta NSPK untuk masing-masing sektor yang
ditetapkan oleh setiap K/L terkait," jelasnya.

Lebih lanjut, sudah ada 18 K/L yang telah menyelesaikan proses NSPK tersebut antara lain
Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian
Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, Kementerian
LHK, KKP, Kominfo, Pertahanan, Kementerian Agama, dan Kementerian Ketenagakerjaan.

190