Page 196 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 NOVEMBER 2020
P. 196
Judul Pemerintah Segera Rampungkan RPP Perizinan Berbasis Resiko
Nama Media indopos.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://indopos.co.id/read/2020/11/22/264347/pemerintah-segera-
rampungkan-rpp-perizinan-berbasis-resiko/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-11-22 11:41:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Perizinan berusaha
yang berbasis risiko akan memberikan kemudahan dan kepastian, sesuai arahan bapak presiden
agar segera dilakukan pemangkasan perizinan berusaha, penyederhanaan prosedur perizinan
dan penerapan standar usaha. Dengan demikian, perizinan akan lebih mudah dan cepat, dan
pengawasan akan lebih optimal
positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) RPP ini akan mengatur
tentang norma perizinan berusaha berbasis risiko dan tatacara pengawasan yang harus dijadikan
referensi oleh semua kementerian/lembaga dan pemda yang sudah disiapkan oleh Kemenko
Perekonomian. Juga mengatur tentang norma pelayanan perizinan berusaha melalui sistem OSS
yang disiapkan oleh BKPM, serta NSPK untuk masing-masing sektor yang ditetapkan oleh setiap
kementerian/lembaga terkait
Ringkasan
Pemerintah merampungkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko dan Tatacara Pengawasan. RPP tersebut sebagai salah satu aturan turunan
Undang-Undang Cipta Kerja. RPP ini akan menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria
(NSPK) dalam mengimplementasikan konsep perizinan berbasis risiko atau risk base approach
(RBA).
Ke-18 Kementerian/Lembaga yang menyelesaikan proses dan NSPK yakni Kementerian
Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian
Perhubungan, Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, Kementerian LHK, KKP, Kominfo,
Kementerian Pertahanan, Kementerian Agama, Kementerian Ketenagakerjaan, Kemdikbud,
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, BPOM, Bapeten dan Polri
195
