Page 197 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 NOVEMBER 2020

PEMERINTAH SEGERA RAMPUNGKAN RPP PERIZINAN BERBASIS RESIKO

Pemerintah merampungkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko dan Tatacara Pengawasan. RPP tersebut sebagai salah satu aturan turunan
Undang-Undang Cipta Kerja. RPP ini akan menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria
(NSPK) dalam mengimplementasikan konsep perizinan berbasis risiko atau risk base approach
(RBA).

"Perizinan berusaha yang berbasis risiko akan memberikan kemudahan dan kepastian, sesuai
arahan bapak presiden agar segera dilakukan pemangkasan perizinan berusaha,
penyederhanaan prosedur perizinan dan penerapan standar usaha. Dengan demikian, perizinan
akan lebih mudah dan cepat, dan pengawasan akan lebih optimal," ujar Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, di Jakarta, Minggu (22/11/2020).

Senin, 9 November 2020 - 23:06 Melalui RPP ini, pemerintah menetapkan perizinan
menggunakan pendekatan berbasis risiko untuk menetapkan jenis perizinan berusaha pada
seluruh sektor usaha. Setiap kementerian/lembaga dan pemda menggunakan pola yang sama,
yaitu pendekatan berbasis risiko dalam kebijakan perizinan berusaha untuk bidang usaha.

Setiap kementerian/lembaga menganalisis tingkat risiko dan menetapkan tingkat risiko usaha
yaitu tingkat risiko rendah, menengah atau tinggi. Dengan begitu, untuk membuka usaha di
Indonesia akan menjadi lebih mudah dan cepat, serta menciptakan kepastian usaha.

Selasa, 3 November 2020 - 19:16 Airlangga mengatakan RPP tentang NSPK ini merupakan
peraturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja yang mengatur tentang jenis perizinan berusaha
untuk kegiatan usaha di semua sektor atau kompilasi pengaturan dari 18 kementerian/lembaga
yang menjadi pembina sektor dan regulator setiap bidang usaha.

Pengelompokan bidang usaha mengacu kepada klasifikasi baku lapangan usaha indonesia (KBLI)
2020. Pengaturan dalam RPP ini juga mencakup tentang kewenangan penerbitan perizinan dan
pelaksanaan pengawasan.

Selasa, 27 Oktober 2020 - 18:19 "RPP ini akan mengatur tentang norma perizinan berusaha
berbasis risiko dan tatacara pengawasan yang harus dijadikan referensi oleh semua
kementerian/lembaga dan pemda yang sudah disiapkan oleh Kemenko Perekonomian. Juga
mengatur tentang norma pelayanan perizinan berusaha melalui sistem OSS yang disiapkan oleh
BKPM, serta NSPK untuk masing-masing sektor yang ditetapkan oleh setiap
kementerian/lembaga terkait," kata Airlangga.

Sejauh ini 18 kementerian/lembaga yang terkait dengan perizinan berusaha menyelesaikan
seluruh proses analisis tingkat risiko di internal, untuk seluruh kegiatan usaha yang merupakan
binaan masing-masing. Selanjutnya, menyelesaikan proses NSPK dan lampirannya, yang
mengatur seluruh proses bisnis perizinan berusaha.

Diharapkan semua perizinan diatur secara lengkap di RPP ini sehingga dipandang tidak perlu ada
lagi pengaturan norma yang mengikat publik di tingkat peraturan menteri atau aturan di
bawahnya. Hal ini menjadikan RPP tersebut bagian dari penyederhanaan dan mengurangi hyper
regulation.

Ke-18 Kementerian/Lembaga yang menyelesaikan proses dan NSPK yakni Kementerian
Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian
Perhubungan, Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, Kementerian LHK, KKP, Kominfo,
Kementerian Pertahanan, Kementerian Agama, Kementerian Ketenagakerjaan, Kemdikbud,
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, BPOM, Bapeten dan Polri.(dni).

196