Page 208 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 NOVEMBER 2020

DAFTAR UMK 2021 JAWA BARAT, BANJAR TERENDAH RP1,83 JUTA, KARAWANG
TERTINGGI RP4,79 JUTA
Gubernur Jawa Barat telah menandatangani Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor:
561/Kep.774 Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2021 pada, Sabtu, 21 November 2020 malam. SK berlaku mulai 1 Januari 2021.

Secara resmi, Sekretaris Daerah Jabar Setiawan Wangsaatmaja telah mengumumkan dalam
jumpa pers di Gedung Sate tadi malam yang disiarkan langsung melalui akun YouTube Humas
Jabar. Pada kesempatan tersebut Setiawan mengatakan, dari 27 Kota kabupaten di Jabar 17
kota kabupaten menaikan UMK, sisanya 10 kota kabupaten tidak menaikkan UMK 2021 atau
mengacu pada besaran UMK 2020.

Adapun nilai UMK tertinggi yaitu Karawang sebesar Rp 4.798.312 sedangkan terendah yaitu Kota
Banjar Rp1.831.884,83. UMK Kota Banjar tidak alami kenaikan. Hal itu sama dengan sembilan
kota kabupaten lainnya yaitu Kota Bogor, Kabupaten Cianjur, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya,
Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, dan
Kabupaten Pangandaran.

"Pada malam ini, keputusan gubernur tentang Upah minimum kabupaten kota sudah
ditandatangani Pak Gubernur melalui Kepgub 561 kep 774 yanbangsos tahun 2020. Adapun
pertimbangan tersebut yang pertama menghargai apa yang menjadi usulan khususnya dari
rekomendasi 27 kabupaten kota perihal besaran upah minimum tahun 2021," ujar Setiawan.

Pihaknya mempertimbangakan saran dan pertimbangan dari dewan pengupahan provinsi Jabar
melalui surat nomor 561 perihal saran dan pertimbangan penetapan upah minimum kabupaten
kota melalui surat tanggal 20 November 2021. Selain itu, pihaknya melihat dan mempelajari
alasan kabupaten kota yang menyampaikan rekomendasi pada provinsi.

"Kita melihat ada 10 kabupaten kota yang memang dalam rekomendasinya sesuai dengan SE
kemenaker tanggal 26 oktober 2020. Lalu sisanya 17 kab kota yang memang ada kenaikan
itupun kenaikan didasarkan pada inflasi dan juga LPE baik secara nasional, provinsi kabupaten
kota. Kami menghargai surat rekomendasi dari kabupaten kota, " ujar dia.

Dengan demikian, kata dia, pemprov memandang hal ini merupakan putusan yang telah
disepakati. Khususnya bagi 10 kabupaten kota yang sesuai dengan SE Kemnaker, tidak menaikan
di 2021 ini, masih mengacu di tahun 2020 diberikan kesempatan untuk 2021 di semester I segera
mengevaluasi berdasarkan inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) di triwulan I dan Triwulan
II. Untuk itu sangat memungkinkan yang tidak menaikan seiring dengan pemulihan ekonomi,
pastinya akan ada perbaikan.

"Kita mengerti bahwa efek dari Covid luar biasa. Dari data evaluasi. Ada 2001 perusahaan yang
terdampak dan terdampak pada pekerja 112 ribuan orang. yang merumahkan 987 perusahaan
berdampak pada 80 ribuan pekerja. Ada yang mem-phk juga," kata dia.

Setiawan menambahkan, pertimbangan ini sudah dipertimbangkan matang. Kepgub yang baru
ditandatangani pada hari Sabtu tersebut diharapkan bisa diterima oleh semua pihak.

207