Page 210 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 NOVEMBER 2020
P. 210
Kemenaker Terima Perwakilan KSPI yang Protes Soal UMP 2021 Menaker Angkat Suara Soal 5
Gubernur yang Abaikan Surat Edaran UMP 2021
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jabar Rachmat Taufik Garsadi menyebut,
penetapan UMP Jabar mengikuti Surat Edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja Nomor
M/ll/HK.04/X/2020.
SE ini berisi tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi COVID-19 Selain
itu, Surat Rekomendasi Dewan Pengupahan Jabar Nomor Nomor 561/51/X/Depeprov perihal
Rekomendasi UMP Jabar 2021 juga dijadikan acuan penetapan upah. "Aturan terkait penetapan
upah minimum ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015. Yang pertama bahwa
lima tahun setelah penetapan PP ini segera ditetapkan kebutuhan hidup layak (KHL)," ucapnya
dikutip dari humas.jabarprov.go.id, Minggu (22/11/2020).
"Aturan mengenai penggunaan KHL sudah keluar, yakni Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
(Permenaker) Nomor 18 Tahun 2020. Aturan itu mengharuskan Dewan Pengupahan Provinsi
segera menetapkan KHL berdasarkan data-data dari BPS (Badan Pusat Statistik)," imbuhnya.
Terkahir UMP juga berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015, yakni penetapan UMP itu dilandasi
UMP tahun berjalan dikalikan penambahan dari inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi.
Naikkan UMP Jateng, Ganjar Pranowo Digugat ke PTUN, Dianggap Rugikan Usaha, Begini
Tanggapannya Deretan Gubernur Ini Tetap Naikkan UMP 2021, Ganjar Pranowo hingga Anies
Baswedan, Simak Alasannya Berikut ini daftar lengkap UMK 2021 di seluruh kabupaten/kota di
Jawa Barat (tertinggi-terendah): 1.
Kabupaten Karawang Rp 4.798.312,00 (naik) 2. Kota Bekasi Rp 4.782.935,64 (naik) 3.
Kabupaten Bekasi Rp 4.791.843,90 (naik) 4. Kota Depok Rp 4.339.514,73 (naik) 5. Kota Bogor
Rp 4.169.806,58 (tetap) 6. Kabupaten Bogor Rp 4.217.206,00 (naik) 7. Kabupaten Purwakarta
Rp 4.173.568,61 (naik) 8. Kota Bandung Rp 3.742.276,48 (naik) 9. Kabupaten Bandung Barat
Rp 3.248.283,28 (naik) 10. Kabupaten Sumedang Rp 3.241.929,67 (naik) 11. Kabupaten
Bandung Rp 3.241.929,67 (naik) 12. Kota Cimahi Rp 3.241.929,00 (naik) 13. Kabupaten
Sukabumi Rp 3.125.444,72 (naik) 14. Kabupaten Subang Rp 3.064.218,08 (naik) 15. Kabupaten
Cianjur Rp 2.534.798,99 (tetap) 16. Kota Sukabumi Rp 2.530.182,63 (tetap) 17. Kabupaten
Indramayu Rp 2.373.073,46 (naik) 18. Kota Tasikmalaya Rp 2.264.093,28 (tetap) 19. Kabupaten
Tasikmalaya Rp 2.251.787,92 (tetap) 20. Kota Cirebon Rp 2.271.201,73 (naik) 21. Kabupaten
Cirebon Rp 2.269.556,75 (naik) 22. Kabupaten Garut Rp 1.961.085,70 (tetap) 23. Kabupaten
Majalengka Rp 2.009.000,00 (naik) 24. Kabupaten Kuningan Rp 1.882.642,36 (tetap) 25.
Kabupaten Ciamis Rp 1.880.654,54 (tetap) 26. Kabupaten Pangandaran Rp 1.860.591,33 (tetap)
27. Kota Banjar Rp 1.831.884,83 (tetap).
209
