Page 217 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 NOVEMBER 2020

Ganjar mengatakan, kenaikan Upah Minimum ini telah tercatat dalam keputusan Gubernur Jawa
Tengah tanggal 20 November Nomor 561/61 Thaun 2020 tentang Upah Minimum pada 35
Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah.

"Keputusan ini merupakan jaring pengaman sosial dalam rangka melaksanakan fungsi
perlindungan upah bagi pekerja atau buruh dan kelangsungan usaha bagi perusahaan atau dunia
usaha di Provinsi Jawa Tengah," ujar Ganjar ditemui usai mengunjungi posko pengungsian di
Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan Magelang, Sabtu (21/11/2020) malam.

Ganjar menjelaskan, Bupati Wali Kota dalam mengajukan rekomendasi terkait Upah Minimum
tentunya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan masukan dari Dewan
Pengupahan Kabupaten/Kota masing-masing. "Kenaikan bervariasi mulai dari 0,75% sampai
dengan 3,68% sesuai dengan hasil-hasil pembahasan Dewan Pengupahan Kabupaten Kota dan
rekomendasi Bupati Walikota masing-masing daerah," kata Ganjar.

Ganjar menegaskan, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021, sesuai dengan
UU 11/2020 tentang Cipta Kerja pada Bab IV Ketenagakerjaan. Artinya, lanjut Ganjar, pengusaha
wajib melaksanakan ketentuan ini mulai tanggal 1 Januari 2021.

Ganjar menyampaikan, Upah minimum adalah upah bulanan terendah, dan hanya berlaku bagi
pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja kurang dari 1 tahun. "Pengusaha yang telah
memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan upah minimum, dilarang mengurangi atau
menurunkan besaran upah yang telah dibayarkan," tegasnya. Berikut adalah daftar Upah
Minimum 35 Kota Kabupaten, sesuai Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 561/62 Tahun
2020 :

216