Page 40 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 NOVEMBER 2020

pertemuan terakhir itu, sejatinya masih ada perdebatan terkait besaran UMK. "Ada perbedaan
pandangan Apindo dan serikat pekerja," ucapnya.
Apindo meminta UMK tidak naik. Dasar pertimbangan yang dipakai adalah surat edaran (SE) dari
menteri tenaga kerja. Yakni, SE Nomor 11/ HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum
2021. Isinya menyatakan, besaran upah minimum tahun depan setara dengan tahun ini. Tidak
ada penambahan.

Lain halnya dengan serikat pekerja. Mereka bersikeras meminta UMK tetap naik seperti tahun-
tahun sebelumnya. Nominal penambahan yang disampaikan Rp 137 ribu. Sebab, sejak pandemi
korona merebak, beban hidup semakin berat Alhasil, rapat menemui jalan buntu. Sebab, kedua
pihakmasih bersikeras. Tidak ingin pendapatannya kalah. Melihat itu, pemkot mengambil jalan
tengah. "Kami usulkan kenaikan sebesar 3,27 persen," tutur Zaini.

Usulan penambahan 3,27 persen itu tidak asal dibuat. Namun, penuh kehati-hatian serta
pertimbangan. Pihak disnaker melakukan telaah terlebih dahulu sebelum mengirimkan usulan ke
Pemprov Jatim Ada dua dasaryang menjadi rujukan disnaker. Pertama melihat regulasi
penetapan UMK. Yakni, yang tertuang dalam PP No 78 Tahun 2015. Dalam aturan itu disebutkan
formulasi perhitungan upah. Caranya, nilai UMK tahun berjalan ditambah inflasi dan
pertumbuhan ekonomi. Pemkot menilai, penambahan 3,27 persen masih masuk akal.

Patokan kedua adalah usulan dari daerah lain. Surabaya melihat wilayah yang tergabung dalam
ring 1. Yakni, Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, dan Gresik. Empat wilayah tersebut sudah
menyampaikan usulan. Persentase penambahan berkisar 3,27 persen. Bahkan, ada yang lebih.

Dari informasi yang dihimpun, pembahasan UMK tersebut sempat deadlock. Karena itu, dewan
pengupahan meminta pemkot mengirimkan dua usulan sekaligus agar tidak berat sebelah. Yakni,
mewakili pengusaha serta pekerja.

Sementara itu, perwakilan Apindo Andhi Trias tidak sepakat dengan usulan pemkot tersebut.
Menurut dia, dalam penentuan UMK, ada tiga pertimbangan yang dianut Yaitu, aspek hukum,
ekonomi, serta psikologis.

Dia mencontohkan aspek ekonomi. Persebaran vims korona menghantam seluruh bidang.
Ekonomi salah satunya. Bahkan, tidak sedikit perusahaan yang harus mengurangi jumlah
karyawan Pada aspek hukum, Andhi mempertanyakan rujukan pemkot. Sebab, setidaknya ada
tiga rujukan yang dipakai. Yakni, UU Cipta Kerja, PP No 78 Tahun 2015, serta SE Nomor 11/
HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021.

Nah, jika mengacu UU Cipta kerja, pada regulasi itu tidak disebutkan secara gamblang formulasi
penentuan UMK. Aturan tersebut hanya menyebutkan upah wajib diberikan. Ketika memakai PP
No 78 Tahun 2015, seharusnya nilai UMK turun.

Aspek psikologis juga menjadi perhatian. Menurut Andhi, pemkot seharusnya tidak pilih kasih.
Tidak hanya melihat kebutuhan pekerja. Namun, juga memelototi kondisi pengusaha. "Saat
pandemi, pengusaha susah," jelasnya.

Sementara itu, perwakilan serikat pekerja Sholikin menjelaskan, sejatinya kenaikan 3,27 persen
itu masih terbilang kurang. Jauh dari KHL. Awalnya, pekerja meminta penambahan upah di angka
Rp 600 ribu. Namun, lantaran melihat kondisi, serikat pekerja melakukan telaah. Hasilnya,
persentase 3,27 persen bisa diakomodasi. "Kami sepakat dengan kenaikan 3,27 persen,"
jelasnya. (aph/c6/git)

39