Page 403 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 NOVEMBER 2020
P. 403
Pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Zaenal Arifin Mochtar mengatakan,
perubahan undang-undang pasca-per-setujuan tidak boleh terjadi. Karena UU Nomor 12 Tahun
2011 dan UU Nomor 15 Tahun 2019 hanya memberikan kesempatan tujuh hari untuk
penyesuaian teknis penyesuaian format dan tidak boleh lagi ada pasal yang diubah dan diutak-
atik.
"Dengan segala hormat, saya ingin mengatakan bahwa itu mustahil salah ketik dan itu bukan
hal yang sepele. Menurut saya, itu praktik dari gejala hapus-menghapus pasal yang terjadi pasca
pengesahan. Jadi itu enggak bisa dianggap sepele karena itu pelanggaran formil yang sangat
luar biasa," ia menjelaskan kepada Wahyu Wachid Anshory dari Gatra.
Zaenal mengingatkan, prosedural pembuatan UU penting untuk dijaga. Prosedural itu ada untuk
menjaga faimess dari negara yang sedang berhadapan dengan warga. "Jadi tentu saja, menurut
saya, jauh lebih baik ketika menggunakan aturan hukum yang ada, yaitu perppu (peraturan
pemerintah pengganti undang-undang), dibanding kemudian membuat logika baru yaitu
menyilakan kepada Presiden dan DPR untuk melakukan pembahan," pungkasnya.
Hidayat Adhiningrat P., M. Almer Sidqi, dan M. Guruh Nuary
Caption
Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat (tengah), Wahiduddin Adams (kiri) dan Manahan MP
Sitompul (kanan) memimpin sidang pengujian formil UU Cipta Kerja di gedung Mahkamah
Konstitusi, Jakarta.
402
