Page 400 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 NOVEMBER 2020

Judul Menguji Cacat Beleid Sapu Jagat
Nama Media Gatra
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg40&41&42&43
Jurnalis *
Tanggal 2020-11-20 09:48:00
Ukuran 1119x791mmk
Warna Warna
AD Value Rp 245.000.000

News Value Rp 1.225.000.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Dari mulai tidak ada keterlibatan publik, membuat draf
diam-diam, sidang dan rapat antara panja baleg dan pemerintah yang dilakukan secara
berpindah-pindah hotel, salah ketik, terburu-buru, kejar tayang, dan lain sebagainya

neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Selain aksi, kita juga akan terus mendorong DPR untuk
melakukan legislative review; revisi terhadap undang-undang

neutral - Supratman Andi Agtas (Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR) Kalau terkait substansi,
mekanismenya bisa bermacam-macam. Tapi kalau hanya perbaikan redaksional, saya
sependapat dengan Prof. Yusril. Bahwa itu sebenarnya tidak apa-apa langsung koordinasi saja
antara pemerintah dan DPR untuk memperbaiki pasal rujukan

negative - Supratman Andi Agtas (Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR) Tapi kalau [ada kesalahan
pengetikan] sebelum presiden tanda-tangan, hampir semua kok UU seperti itu. Karena
Mensesneg harus baca dulu. Jadi mekanisme yang namanya perbaikan typo dan sebagainya
selalu 3 dilakukan

negative - Zaenal Arifin Mochtar (Pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada (UGM))
Dengan segala hormat, saya ingin mengatakan bahwa itu mustahil salah ketik dan itu bukan hal
yang sepele. Menurut saya, itu praktik dari gejala hapus-menghapus pasal yang terjadi pasca
pengesahan. Jadi itu enggak bisa dianggap sepele karena itu pelanggaran formil yang sangat
luar biasa
positive - Zaenal Arifin Mochtar (Pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada) Jadi tentu
saja, menurut saya, jauh lebih baik ketika menggunakan aturan hukum yang ada, yaitu perppu
(peraturan pemerintah pengganti undang-undang), dibanding kemudian membuat logika baru
yaitu menyilakan kepada Presiden dan DPR untuk melakukan pembahan

Ringkasan

Kemungkinan hilangnya beberapa ketentuan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu
tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak pasca pemberlakuan Undang-undang (UU) Cipta Kerja

399